BANJARMASIN – Persoalan sampah di Banjarmasin kembali menjadi sorotan. Kamis (30/04) pagi, Wali Kota H. M. Yamin HR memanggil jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ke Rumah Dinas di Jalan Dharma Praja.
Rapat itu bukan sekadar formalitas melainkan respons atas situasi mendesak yang dirasakan warga yakni tumpukan sampah yang belum tertangani optimal dari sumber hingga tempat akhir.
Dalam forum tersebut, Yamin berbicara lugas tanpa basa-basi. “Kami tidak punya waktu menunggu. Semua program yang sudah dirancang harus segera dijalankan. Penanganan sampah ini harus bergerak dari hulu sampai hilir secara nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tegasnya. Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan: percepatan, eksekusi, dan hasil yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah pengelolaan sampah dari sumbernya. “Arahan Wali Kota jelas, kami diminta mempercepat implementasi, terutama dari hulu. Saat ini kami juga menyiapkan regulasi berupa Peraturan Wali Kota agar masyarakat ikut terlibat dalam pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah,” ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi publik, bukan hanya pemerintah.
Di sisi lain, persoalan krusial juga mengemuka yaitu penutupan TPA Basirih yang berdampak langsung pada sistem pembuangan akhir. Salah satu temuan penting adalah belum optimalnya pemisahan antara air hujan dan air lindi. “Ini sedang kami kebut. Pemisahan tersebut menjadi kunci agar operasional TPA bisa kembali berjalan normal,” kata Ichrom. Masalah ini mencerminkan kelemahan teknis yang selama ini menjadi hambatan, namun sekaligus membuka peluang perbaikan sistem yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Dalam rapat itu juga dibahas opsi penggunaan teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif. Pemerintah kota telah menerima beberapa usulan teknologi yang dinilai sesuai dengan kondisi daerah. “Beberapa alternatif sudah kami ajukan dan direncanakan masuk dalam penganggaran, khususnya untuk penanganan darurat. Ini peluang besar untuk bertransformasi,” lanjutnya. Namun, keterbatasan anggaran dan kesiapan infrastruktur tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi secara realistis.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran pejabat teknis dan staf terkait di lingkungan DLH, yang akan menjadi ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah menyadari, kekuatan ada pada komitmen internal dan dukungan masyarakat. Dengan percepatan regulasi, perbaikan teknis, serta dorongan inovasi teknologi, Pemko Banjarmasin menargetkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Pesannya jelas yaitu perubahan tidak bisa ditunda dan kali ini, pemerintah ingin memastikan langkahnya benar-benar terasa hingga ke tingkat.via/rds
