BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menggelar Sosialisasi Antikorupsi bagi Pimpinan Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2026.
Sosialisasi yang diadakan di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, belum lama tadi, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni.
Acara diikuti seluruh jajaran pimpinan daerah, mulai dari staf ahli wali kota, para asisten, TAPD, Inspektur, Sekretaris DPRD, kepala SKPD, camat, lurah, hingga Direktur RSDI Kota Banjarbaru.
Wali Kota Banjarbaru dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kota Banjarbaru Sirajoni menyebutkan, kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, merupakan momentum penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Kehadiran tim dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI ini merupakan kesempatan yang sangat penting bagi kita semua,” kata Sirajoni.
Hal ini membuktikan, upaya pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru bukan sekadar slogan, melainkan langkah konkret yang terus disinkronkan dengan arahan pusat, guna menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, jelasnya.
Sekda menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, melainkan juga harus dimulai dari pencegahan melalui edukasi dan penguatan integritas di seluruh lini birokrasi.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, namun harus dimulai dari akar pencegahan, yaitu edukasi dan penguatan integritas,” ujarnya.
Sekda menekankan tiga hal penting kepada seluruh peserta, yakni memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, memperkuat peran pimpinan sebagai garda terdepan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kolaborasi dengan KPK RI melalui forum yang ada, guna menjaga dan memperkuat indeks integritas daerah.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Nurtjahyadi, yang memberikan pemahaman mendalam terkait nilai integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta identifikasi area rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan. Pemko Banjarbaru menilai, penguatan integritas sebagai budaya kerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya. ril/dio
