BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat.
Rapat ini mengundang sejumlah mitra, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Dinas Sosial Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel.
Dalam rapat kerja yang di gelar, Selasa (21/4), berbagai isu strategis menjadi perhatian utama guna menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Pansus IV Jihan Hanifha SH menegaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan kali ini.
Menurutnya, langkah konkret dan terukur sangat diperlukan agar program-program pemerintah daerah benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan.
Ia menyampaikan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.
Karena itu, pansus IV mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara perangkat daerah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, Jihan juga memberikan apresiasi terhadap program sekolah rakyat yang dinilai sebagai salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut di anggap mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah rakyat merupakan langkah yang sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Ini patut kita apresiasi dan dorong agar terus dikembangkan,” ujarnya. rds
