JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan alasan dirinya sempat mengamuk, tersulut emosi dan marah, saat meninjau proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (11/4) .
Ia mengatakan kemarahan itu dipicu rendahnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk yang jauh tertinggal dibanding daerah lain seperti Surabaya dan Sampang. Saat meninjau lokasi, ia justru mendapati tim teknisnya memberikan banyak alasan.
“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuses gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse,” kata Dody saat meninjau pembangunan SR di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Dody juga menyinggung adanya desas-desus dugaan praktik tidak sehat di kementeriannya. Ia menyoroti perilaku anak buahnya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang seolah enggan bersikap tegas kepada penyedia jasa, sehingga muncul spekulasi mengenai adanya aliran dana atau ‘setoran’ yang menghambat pengawasan proyek.
“Saya ini agak-agak agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuman fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di nganjuk,” ucapnya.
Dody mengaku sangat jengkel melihat program prioritas presiden tak digarap dengan serius. Ia bahkan mengaku nyaris kehilangan kendali karena sangat tersulut emosi.
“Kalau hari kemarin saya masih umur 20 tahun saya tonjok tuh kepala balainya, eh PPK-nya. Benar saya tonjok itu. Jengkel makanya saya itu. Janganlah main-main sama program pemerintah presiden. Apalagi yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Please deh. Kalau memang ada ASN-ASN yang enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN. Berhenti dari ASN. Jangan buat begini gitu loh,” ujarnya.
Dody menilai program Sekolah Rakyat ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk masa depan generasi bangsa, dan hal itu sangat dibutuhkan untuk kalangan masyarakat prasejahtera.
“Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sesuatu yang kita-kita semua enggak pernah mikirin tuh. Hanya seorang seorang negarawan yang bernama Prabowo Subianto yang mikirin gitu. Itu juga masih diselewengkan,” ucapnya.
Dody mengaku kekesalannya sebenarnya sudah terjadi sekitar dua bulan lalu saat mengetahui adanya ketidaksinkronan antara target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat yang diminta Presiden Prabowo dengan fakta kontrak di lapangan.
Menurutnya, Presiden menginginkan gedung sekolah sudah bisa digunakan pada awal Juli 2026 ini, namun administrasi kontrak justru mematok waktu penyelesaian yang lebih lama. Ia pun mengaku sudah menegur bawahannya sejak dua bulan lalu.
“Ternyata kontrak sekolah rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah presiden. Perintah presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung,” ucapnya.
“Tapi Pak Dirjen kan sebagai bosnya, saya marahin juga. Itu teman-teman kelihatan tahu semua tuh. Ada saksinya. Saya enggak tahu kalau ada rekaman, kasih saja [ke media], kalau enggak ada ya sudah,” tambah Dody.
Dody menegaskan proyek Sekolah Rakyat adalah program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Ia memperingatkan jajarannya agar tidak bermain-main dengan program yang menyentuh langsung nasib masyarakat prasejahtera.
“Menteri itu pembantu presiden. ASN juga sama, ASN itu pembantu presiden gitu loh. Udahlah jangan main-main yang beginian gitu loh. Kalau main-main cari yang lain lah apa lah gitu. Bikin jalan kek, bikin jembatan, lu main-main boleh terserah. Eh program prioritas presiden janganlah. Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Dody menyatakan akan segera melakukan langkah tegas dan mengevaluasi total jajaran DJPS. Ia merasa kepercayaannya terhadap tim pengawas di level pusat hingga daerah sudah hilang akibat kejadian ini.
“Ya jadi, minggu depan saya akan pasti bongkar habis tuh urusan Prasarana Strategis. Saya sudah kasih warning dua bulan loh. Saya sudah rasa tim Prasarana Strategis, menjadi orang-orang yang tidak bisa saya percaya gini ini. Ya di atas ya, Jakarta, Pati Mura ya, Dirjen, Dirjen, Direktur dan seterusnya,” ujarnya sambil bicara ke anak buahnya di lokasi peninjauan.
Dody menyebut ketegasan ini diperlukan karena kegagalan dalam mengawal program prioritas tersebut akan mengancam posisinya. Ia menyadari sepenuhnya, sebagai pembantu presiden, tanggung jawab akhir berada pada dirinya.
“Kan enggak bisa kemudian saya punya tim yang melawan perintah presiden. Kalau saya diamkan ya saya pasti diganti oleh presiden kan ujungnya gitu,” ucapnya.
Meski memberikan teguran keras untuk proyek di Nganjuk, Dody memberikan pujian bagi pengerjaan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek Surabaya yang digarap oleh PT Waskita Karya. Proyek di Surabaya tersebut telah mencapai progres 45 persen dan dipastikan selesai tepat waktu untuk menampung sekitar 1.000 siswa.
“Bagus ini. bagus progress-nya. Yang saya lihat Waskita top. Jadi sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG bagus. Progress-nya 45 persen ya. Insyaallah sesuai target. Ya mudah-mudahan sebelum 20 Juni ya. Perfect sekali,” pungkasnya. web
