JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf memastikan setiap potensi penyesuaian biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tidak akan dibebankan kepada jemaah, karena seluruhnya akan ditanggung pemerintah.
“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” kata Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan dinamika global turut berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk permintaan penyesuaian harga penerbangan oleh maskapai.
Pada 30 Maret lalu, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga, disusul Saudi Airlines pada 31 Maret.
Namun, pemerintah memastikan perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang ditanggung jemaah.
“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” ujarnya.
Ia juga menekankan dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Di sisi lain, menurutnya, situasi global yang mulai membaik turut memberikan optimisme terhadap kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.
“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya menyebut pemerintah lewat APBN akan menanggung sekitar Rp1,77 triliun menanggulangi kenaikan biaya haji akibat kenaikan harga avtur.
“Jadi kira-kira kalau ditotal itu Rp1,77 triliun. Jadi kalau ditotal antara kenaikan semuanya itu, totalnya harus ditanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun. Kita nanti lihat perhitungan ulangnya,” kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).
Namun, Dahnil menyebut perihal mekanisme rincinya akan dihitung lebih rinci lagi ke depannya.
Ia mengakui kenaikan harga avtur membuat maskapai penerbangan mengajukan pos kenaikan biaya bagi jemaah haji.
Ia juga mengakui kenaikan harga avtur membuat maskapai penerbangan mengajukan pos kenaikan biaya bagi jemaah haji.
Dahnil menyebut Garuda Indonesia mengajukan kenaikan per jemaah sekitar Rp7,9 juta. Kemudian maskapai Saudia mengajukan kenaikan sebesar US$480 per jemaah atau sekitar Rp8 juta.
Namun, Dahnil menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan memerintahkan hal itu tidak boleh dibebankan kepada jemaah.
“Malah justru Presiden memutuskan kenaikan-kenaikan itu akan ditanggulangi oleh APBN maupun nanti juga kita bicara dengan BPKH terkait dengan pengelolaan keuangan haji,” ucapnya.
Sebelumnya Prabowo juga sempat menyinggung ongkos naik haji 2026 yang akan turun sekitar Rp2 juta.
Di tengah krisis global yang berdampak besar terhadap semua sektor termasuk penerbangan, Prabowo mengatakan tetap berjuang untuk kepentingan rakyat.
“Yang kita sudah putuskan adalah, yang boleh saya umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali Pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta,” ujar Prabowo dalam agenda ‘Taklimat Presiden di Rapat Kerja Kabinet Merah Putih’, Jakarta, Rabu (8/4).
“Walaupun harga avtur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini,” imbuhnya.
Prabowo bilang hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah.
“Kita sekarang berjuang, dan Alhamdulillah sekarang antrean haji tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026 antrean haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” ucapnya. web
