BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melakukan diskusi dengan Bupati/Walikota untuk membahas berbagai permasalahan di daerah dan berusaha mengakomodir segala usulan dan aspirasi yang disampaikan untuk dilakukan tindakan penyelesaian bersama.
Diskusi ini dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027, di Gedung DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur di Banjarbaru, Selasa (7/4).
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Syahrujani mengawali topik diskusi dengan penyampaian keluhan soal banjir kiriman dari Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Kemudian, disusul permintaan Walikota Banjarmasin, H Muhammad Yamin terkait keterbatasan lahan tempat pembuangan dan pemprosesan akhir (TPA) sampah di Kota Banjarmasin.
Sedangkan Bupati Batola, H Bahrul Ilmi, meminta solusi kepada Gubernur Kalsel atas masalah yang dihadapi yakni perlunya peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang menghubungkan daerah setempat ke Margasari Kabupaten Tapin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalsel, H Muhidin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memang mempriortaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Kabupaten Balangan, sebagai solusi penanganan banjir.
Sodetan ini direncanakan untuk mengatasi luapan air dengan mengalirkan debit banjir, salah satunya direncanakan menuju Sungai Barito dan proyek ini melibatkan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Adapun masalah penanganan sampah di Kota Banjarmasin, disarankan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batola dan Banjar.
Pemko Banjarmasin, sebut H Muhidin, bisa meminta lahan ke Pemkab Batola dan Banjar dengan sistem kerja sama yang sama-sama menguntungkan. Berikutnya, berkenaan permintaan pelebaran jalan di Batola, disarankan untuk membuat proposal dan menyampikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. “Kita akan bantu,” ujar Gubernur.
Permintaan serupa disampaikan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Gusti Rosyadi, untuk beberapa ruas jalan di wilayahnya, disusul keluhan Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani terkait kelangsungan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong dan kondisi jalan menuju kawasan IKN-Kalimantan Timur.
Melihat usulan dan keluhan bupati walikota relatif sama, Gubernur H Muhidin meminta mereka terlebih dulu menyampaikan proposal, karena sudah dilakukan Musrenbang di kabupaten masing-masing.
Soal anggaran terbatas, tetap akan dipertimbangkan. Namun Pemerintah kabupaten/kota, ujarnya, harus bergerak lebih dulu, tidak semata-mata mengandalkan bantuan Pemerintah Provinsi atau pusat.
Turut hadir dalam pertemuan, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan dan Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Muhammad Syarifuddin, bupati/walikota se Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan pejabat terkait lainnya. sal/adpim/ani
