BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin didampingi Ketua DPRD H Supian HK dan Sekda M Syarifuddin menyaksikan Penandatangan Kontrak Pembangunan Jembatan Penghubung Daratan Kalimantan-Kabupaten Tanah Bumbu-Pulau Laut-Kabupaten Kotabaru (Tahun Jamak), di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Senin (30/3).
Penandatanganan kontrak ini dalam upaya percepatan pembangunan jembatan senilai Rp 5,9 triliun, yang telah lama diimpikan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Gubernur Muhidin meminta pihak pelaksana proyek atau kontraktor segera melakukan pengerjaannya, sehingga serapan anggaran lebih cepat.
“Diharapkan tahun 2028 jembatan penghubung ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat Kalsel dan pengguna lainnya,” ujarnya.
Kelanjutan pembangunan jembatan penghubung ini, lanjut dia, merupakan program yang sesuai dengan visi misinya bersama Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.
Proyek ini terlaksana atas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, yang turut berpartisipasi dalam penyertaan biaya masing-masing Rp 100 miliar melalui APBD setempat.
Gubernur Muhidin menyebutkan, proyek lain dalam visi misinya adalah kawasan ekonomi khusus (KEK), stadion internasional yang terpadu dengan kawasan hutan lindung, dan jalan poros sekitar 30 kilometer yang menghubungkan Banjarbaru ke kawasan Banua Anam.
Ia juga tak lupa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Tanbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli, sebagai bentuk komitmen ikut menyelesaikan proyek strategis nasional ini.
Diketahui, jembatan penghubung yang ditargetkan rampung pada 2028 ini bakal meningkatkan konektivitas antardaerah di Kalsel, mempercepat arus logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jembatan dengan total panjang sekitar 3.750 meter ini memiliki bentang utama Cable Stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan bentang tengah mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 3 triliun, didukung APBD provinsi dan kabupaten.
Pengerjaannya sendiri dilakukan bertahap (per Januari 2026 mulai pengerjaan fisik) dan ditargetkan selesai tahun 2028 dengan melibatkan sejumlah kontraktor besar, yakni PT Adhi WSKT KSO (2025-2028), PT Hutama Karya (2025-2026), PT Pembangunan Perumahan (2025-2026), PT Asri Praya KSO (2024-2025), PT Pandji Bangun Persada (2024-2025), dan PT Adhi Karya (2015-2017).
Adapun pihak perencana dilakukan PT Pemetaan Engineering System KSO, PT Anugerah Kridpradana, dan PT Widyadaya Bandaran. adp
