TANJUNG – Badan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong menggelar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani yang bertempat di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, Kamis (26/2).
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Para Kepala SKPD, Camat dan Narasumber dari pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dalam kesempatan tersebut Kepala BPKAD Husin Ansari menjelaskan KKPD merupakan instrumen pembayaran non-tunai.
“KKPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah serta meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi pemerintahan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan penerapan SP2D online turut mendorong peningkatan sistem kredit digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Adapun tujuannya adalah percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan efisien,” katanya.
Husin pun menjelaskan, SP2D online merupakan inovasi dalam proses pencairan dana secara elektronik sehingga pelaksanaannya lebih sistematis dan cepat.
“Selain itu, pembayaran pajak kini langsung terintegrasi dalam sistem SP2D sehingga otomatis masuk ke kas negara tanpa proses manual,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tabalong, menegaskan pemerintah sangat dimudahkan dengan diterapkannya SP2D online, terutama dalam mempercepat penyerapan anggaran.
“Dengan SP2D online, operasional kantor seperti ATK dan kebutuhan lainnya dapat langsung terakomodasi tanpa harus berutang terlebih dahulu,” katanya.
Bupati menegaskan agar bendahara yang memegang Kartu Kredit pemerintah daerah merupakan aparatur yang kredibel dan berada dalam pengawasan ketat.
“Karena penggunaan kartu tersebut dinilai rentan terhadap potensi penyelewengan dan penyalahgunaan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan sistem digital tersebut karena sejalan dengan visi misi Tabalong Smart yang mendorong transformasi digital pemerintahan.
“Ini merupakan langkah cerdas karena penyerapan anggaran akan lebih cepat dan kita harus memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu menerapkan sistem digital secara optimal guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.
“Sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.yan/ rds
