BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyebutkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34 triliun atau 96,39 persen.
“Realisasi belanja APBN di Kalsel itu terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp10,2 triliun dan dana transper ke daerah (TKD) mencapai Rp30,13 triliun,” ujarnya pada media briefing realisasi APBN 2025, di Banjarmasin, Kamis (22/1).
Media briefing itu dihadiri Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalsel yang juga Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, Dwijo Muryono (Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan) dan Tetik Fajar Ruwandari (Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah)
Catur menyebutkan, TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06 persen. Realisasi Transfer ke Daerah Kalsel mencapai Rp30,13 riliun atau 98,5 persen dan kinerja TKD di Kalsel mencatat capaian sangat optimal.
Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi oleh dua instrumen utama yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34 persen.
Secara rinci, Catur menyebutkan realisasi penyaluran TKD di Kalsel sampai 31 Desember 2025 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp17,06 triliun atau 98,75 persen. Penyaluran didominasi DBH SDA Minerba (Royalti) senilai Rp14,83 triliun.
Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp8,54 triliun atau 99,53 persen. Skema Block Grant mendominasi penyaluran dengan nilai Rp7,24 triliun.
Dana alokasi khusus (DAK) Fisik terealisasi mencapai Rp403,40 miliar atau 95,75. Bidang Kesehatan dan KB mencatat nominal tertinggi sebesar Rp280,33 miliar.
DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp2,57 triliun atau 97,91 persen. Porsi terbesar digunakan untuk tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp1,45 triliun.
Dana Desa tersalurkan sebesar Rp1,37 triliun atau 92,51 persen. Dana Desa tahap 1 telah salur 100 persen pada 1.871 Desa. Sementara itu untuk penyaluran tahap 2 earmark tersalur pada 1.870 Desa, sedangkan non earmark akibat adanya kebijakan penghentian penyaluran hanya tersalur pada 1.154 Desa.
Insentif Fiskal terealisasi 100 persen sebesar Rp182,28 miliar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menerima tambahan Rp5,67 miliar atas prestasi dalam penurunan stunting.
Menyinggung pendapatan negara, Catur menyebutkan hingga 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28 persen dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun.
Realisasi pendapatan negara di Kalsel itu, sebut Catur, terealisasi dari perpajakan mencapai Rp13,354 triliun, bea dan cukai sekitar Rp899 miliar dan dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng. ani
