YOGYAKARTA – OJK Kalimantan Selatan resmi menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa. Untuk itu meminta Bank Kalsel untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu agar ketika kebijakan ini dijalankan, setelah resmi tanggal 31 Desember 2025 sebagai Bank Devisa.
Pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, bukan justru menimbulkan risiko-risiko baru yang pada akhirnya harus kembali kita hadapi.
” Terkait waktu, kami memberikan rentang tiga hingga enam bulan untuk segera menyelesaikan persiapan ini,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo di Yogyakarta,Selasa (13/1) pagi.
Untuk skala yang besar, batas maksimalnya enam bulan, namun ia berharap Bank Kalsel dapat menyelesaikannya sebelum itu. Pasalnya, berdasarkan informasi yang kami terima, sudah ada beberapa potensi di Kalimantan Selatan, baik dari pengusaha maupun pelaku industri, yang siap melakukan kegiatan di bidang devisa dan menggunakan Bank Kalsel sebagai bank mitranya.
Potensinya sangat besar. Dari laporan hasil kajian yang telah dilakukan, termasuk dengan melibatkan konsultan, diperkirakan nilai transaksi devisa tersebut bisa mencapai kurang lebih Rp400 triliun.
” Selain itu, kita juga mengetahui bahwa pemerintah melalui Kemenko telah mengeluarkan peraturan mengenai devisa hasil sumber daya alam, di mana setiap transaksi ekspor dalam bentuk devisa wajib dikelola dengan ketentuan saat ini 100 persen dan ditahan selama tiga bulan,” jelasnya.
Ketentuan ini merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Kalsel melalui pengembangan produk-produk standar yang relevan.
Misalnya, selama masa penahanan devisa tersebut, eksportir dapat memanfaatkan produk perbankan berupa pinjaman atau skema back to back loan yang dijadikan dasar pemberian kredit bagi eksportir itu sendiri.
Pada intinya, potensi ini sangat besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bank Kalsel, di samping tentu saja transaksi devisa lainnya yang bersifat reguler.rds
