BATOLA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kegiatan monitoring ke Ambang Sungai Barito terkait pengelolaan alur Sungai Barito di kawasan Pulau Kembang, Kabupaten Barito Kuala, Selasa (16/12).
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., serta didampingi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perwakilan Pelindo, perwakilan PT Adaro Indonesia, serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
Monitoring ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kegiatan kepelabuhanan dan aktivitas usaha yang memanfaatkan alur sungai, khususnya untuk memastikan kelancaran lalu lintas pelayaran, keselamatan navigasi, serta meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Untuk diketahui bersama bawasannya pada tahun 2022 PT. Ambapers resmi mendapatkan hak konsesi pengelolaan alur dari Kementerian Perhubungan.
Dengan adanya perjanjian konsesi tersebut PT. Ambapers berhak megelola alur pelayaran sungai Barito selama 20 tahun hingga 2042.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan dan alur pelayaran di Ambang Sungai Barito yang memiliki panjang alur 15 kilometer dan lebar dasar alur 100 meter dengan kedalaman terjamin hingga 5 LWS (Lowest Water Spring) . “Hari ini kami meninjau langsung lokasi di Ambang Sungai Barito, tepatnya di muara Sungai Barito. Dari posisi kapal ini, jaraknya kurang lebih sekitar 15 kilometer dari Muara Ambapers, yang merupakan salah satu anak perusahaan daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Sungai Barito memiliki peran strategis sebagai jalur utama transportasi air di Kalimantan Selatan. Alur sungai ini dilalui berbagai jenis armada, mulai dari tongkang batu bara, kapal kontainer, kapal penumpang, kapal tunda, hingga kapal tanker. “Dengan pengelolaan alur yang baik, termasuk pengerukan dan pendalaman yang dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan ke depan semakin banyak kapal yang dapat melintas dengan aman dan lancar,” ungkap Mustaqimah.
Menurutnya, peningkatan kualitas dan kedalaman alur pelayaran Sungai Barito tidak hanya berdampak pada kelancaran distribusi logistik dan arus barang, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Direktur PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) Kalsel, Marolop Alfred, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Komisi III DPRD Kalsel terhadap pengelolaan alur Sungai Barito. “Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak dan Ibu dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Monitoring ini menjadi bentuk sinergi yang positif sekaligus pengawasan konstruktif dalam pengelolaan alur pelayaran Sungai Barito,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kalsel berharap pengelolaan alur Sungai Barito, termasuk proses pengerukan dan pendalaman, dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, mengedepankan aspek keselamatan pelayaran, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.rds
