MARTAPURA- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, di Aula Kantor BKDPSDM Banjar, Rabu (10/12) pagi.
Kegiatan diikuti 120 peserta terdiri dari perwakilan perangkat daerah, lembaga vertikal, CSR, Baznas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), camat serta unsur lintas sektor lainnya.
Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, didampingi Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Fara Hayani, serta Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AP2KB Aswadi.
Dalam arahannya, Habib Idrus menyampaikan, Kabupaten Banjar masih menjadi daerah dengan persentase kemiskinan terendah di Kalimantan Selatan pada 2025, yakni 2,74 persen. Namun secara jumlah penduduk, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup besar sehingga memerlukan langkah penanganan yang lebih optimal.
“Sejumlah kendala seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan peluang kerja menjadi fokus utama yang harus kita selesaikan bersama. Dengan kolaborasi, saya yakin kita dapat menghadirkan solusi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada 2025 pemerintah pusat mulai mendorong keterpaduan data kemiskinan melalui integrasi berbagai sumber data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Melalui Rakor ini, saya mengimbau setiap perangkat daerah menyampaikan progres dan rencana aksi sesuai tupoksi, baik terkait intervensi maupun kebijakan. Semua harus jelas, terukur dan tepat sasaran melalui Sekretariat TKPK agar sinkronisasi data lintas sektor dapat berjalan lebih baik,” tegasnya.
Kepala Bappedalitbang Banjar Nashrullah Shadiq menyebutkan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan isu strategis daerah yang memerlukan pendekatan komprehensif, integratif dan berbasis data. Untuk itu, Pemkab Banjar terus mendorong optimalisasi sistem informasi serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.
Melalui Rakor ini, diharapkan terbangun kesepahaman mengenai kondisi aktual kemiskinan, tantangan program, serta langkah percepatan yang harus dilakukan secara kolektif pada 2025.
Nashrullah juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan perlindungan sosial bagi penduduk tidak produktif melalui bantuan sosial, sementara penduduk produktif akan diarahkan pada program pemberdayaan dan penguatan modal.
“Jika kita mampu membuka lapangan pekerjaan, insyaallah masyarakat produktif yang berada dalam garis kemiskinan bisa terentaskan,” tambahnya.
Rakor ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Forum CSR yang diwakili PTAM Intan Banjar, Baznas, dan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banjar atas kontribusinya sebagai unsur lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2025.dio/rds
