MARTAPURA – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan sensus ekonomi tahun 2016. Selain mendata usaha yang memiliki lokasi fisik yang jelas, SE 2026 juga mencakup pendataan usaha ekonomi berbasis digital dan platform daring.
Usaha online yang tidak memiliki bangunan atau lokasi usaha secara fisik, akan didata melalui metode door to door.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar Roy Suryanto, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik di Aula BPS Martapura, Kamis (7/5).
“Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, koordinasi, dan kolaborasi seluruh OPD agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat,” ujarnya.
Roy menjelaskan, metode pendataan akan dilakukan melalui blasting email selama bulan Juni 2026 untuk usaha besar, sosialisasi secara daring maupun tatap muka, serta koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait.
Sejak tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara door to door kepada rumah tangga dan pelaku usaha menengah, dan usaha mikro kecil.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menjangkau perusahaan-perusahaan besar melalui blasting email. Jika belum ada respons, petugas akan mendatangi langsung secara door to door,” katanya.
Untuk usaha yang tidak memiliki lokasi fisik, termasuk UMKM yang beroperasi melalui media sosial, BPS akan melakukan penelusuran melalui scrapping berbagai aplikasi dan platform usaha online (misalnya google, shopee, dll) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banjar, untuk selanjutnya juga akan didatangi oleh petugas secara door to door.
Roy memastikan seluruh usaha akan masuk dalam pendataan agar tidak ada yang terlewat.
Sebanyak 559 petugas akan diterjunkan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Banjar. Seluruh petugas mitra yang lolos seleksi rekrutmen petugas, akan diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPS RI dan atau BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
Perekrutan dilakukan secara terbuka, tidak hanya untuk masyarakat umum melainkan juga bagi mahasiswa, melalui tahapan seleksi sesuai dengan pedoman rekrutmen mitra.
Pendataan secara door to door dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, kepastian besaran honor petugas masih menunggu arahan resmi dari BPS RI.
“Honor dipastikan di atas UMR, silakan mendaftar karena prosesnya terbuka. Namun ada konsekuensi bagi petugas yang mengundurkan diri setelah pelatihan dan di saat pendataan, karena nantinya akan menandatangani pakta integritas kesanggupan dan juga perjanjian kontrak kerja,” ujar Roy.
Melalui FGD tersebut, BPS Kabupaten Banjar berharap tidak hanya dapat menyempurnakan pelayanan publik tahunan, tetapi juga memperkuat ekosistem data secara menyeluruh. ril/dio
