JAKARTA – Program pendampingan KUR perlu diarahkan pada peningkatan literasi digital, mulai dari penggunaan sistem kasir digital hingga strategi harga berbasis data
Kebijakan pemerintah menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) flat enam persen dan menghapus batas pengambilan mulai tahun depan disambut sebagai kabar baik bagi jutaan pelaku UMKM.
Dalam situasi ekonomi yang masih bergejolak, banyak pengusaha kecil membutuhkan kepastian biaya modal agar bisa merencanakan langkah usaha dengan lebih tenang. Selama ini, bunga yang naik pada pinjaman berikutnya dan batasan jumlah pengambilan membuat pelaku usaha ragu memanfaatkan KUR sebagai modal ekspansi.
Dengan kebijakan baru ini, setidaknya hambatan itu berkurang. Mereka memiliki ruang untuk berpikir lebih jauh dari sekadar bertahan hidup dari hari ke hari.
Meski demikian, kebijakan yang tampak sederhana ini membawa konsekuensi yang tidak ringan. Modal murah memang memberi peluang, tetapi modal tidak pernah menjadi satu-satunya jawaban atas persoalan UMKM.
Banyak usaha mikro masih beroperasi dengan struktur yang rapuh. Pencatatan keuangan minim, strategi pemasaran terbatas, kemampuan digital tidak merata, dan kebergantungan pada pasar lokal masih sangat tinggi.
Pada titik ini, tambahan modal dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi dapat pula memperbesar risiko jika tidak dikelola dengan benar. Kebijakan bunga rendah akan menjadi katalis pertumbuhan hanya jka diikuti peningkatan kapasitas dan perubahan pola usaha.
Risiko moral hazard juga perlu dicermati. Ketika batas pengambilan dihapus, pengusaha yang belum siap menghadapi siklus usaha bisa tergoda menjadikan KUR sebagai solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang.
Penggunaan dana KUR untuk tujuan konsumtif atau menutup utang lain bukan hal yang baru dalam praktik. Bank penyalur memang memiliki mekanisme seleksi, tetapi kualitas pertumbuhan UMKM tidak dapat hanya bertumpu pada kehati-hatian perbankan. Pendampingan usaha yang serius harus berjalan beriringan dengan pelonggaran akses pembiayaan.
Di tengah dinamika itu, peran organisasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak bisa diabaikan. Selama beberapa tahun terakhir, HIPMI di bawah kepemimpinan Akbar Buchari konsisten menyuarakan perlunya progam pembiayaan yang lebih inklusif bagi pengusaha muda.
Organisasi ini melihat bahwa minat berwirausaha di kalangan muda meningkat, namun hambatan modal dan syarat perbankan sering membuat mereka ragu memulai langkah pertama. Dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah, HIPMI mendorong agar KUR memiliki bunga yang tetap rendah dan tidak memberatkan pada pengambilan berikutnya. Kebijakan baru ini mencerminkan hasil dari dialog panjang yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas wirausaha muda.
Kebijakan KUR yang lebih ramah seharusnya menjadi momentum untuk melahirkan lebih banyak pengusaha muda Indonesia. ant/mb06
