JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).
Pencabutan dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tertanggal 6 November 2025.
Perusahaan yang beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 34, Jakarta Selatan, itu dinilai melanggar ketentuan ekuitas minimum serta sejumlah aturan lain dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI.
Langkah tegas tersebut diambil setelah kinerja perusahaan terus menurun dan berdampak pada layanan kepada masyarakat.
OJK menegaskan bahwa pencabutan izin usaha Crowde merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kesehatan industri keuangan digital, khususnya di sektor pinjaman daring, agar tetap transparan, bertata kelola baik, serta berorientasi pada perlindungan konsumen.
Sebelum izin dicabut, OJK telah memberikan kesempatan kepada manajemen dan pemegang saham Crowde untuk memperbaiki kondisi keuangan serta memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, perbaikan tidak dilakukan sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, OJK lebih dulu menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha (PKU), sebelum akhirnya menetapkan Crowde sebagai penyelenggara yang tidak dapat disehatkan.
Selain mencabut izin usaha, OJK juga menindak pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kegagalan perusahaan.
Langkah hukum yang diambil antara lain melakukan penilaian kembali pihak utama (PKPU) terhadap Yohanes Sugihtononugroho, yang dinyatakan tidak lulus dan dilarang menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan.
OJK juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menindak dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan serta mengambil langkah hukum terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam kegagalan operasional Crowde.
Dengan pencabutan izin tersebut, Crowde wajib menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai penyelenggara LPBBTI, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban yang masih berjalan. OJK menginstruksikan agar:
Seluruh aset perusahaan tidak dialihkan atau dijaminkan tanpa dasar hukum yang sah.
Hak-hak lender, borrower, dan karyawan diselesaikan sesuai ketentuan perundangan.
Manajemen segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu 30 hari kerja untuk membentuk Tim Likuidasi dan melaporkan hasilnya kepada OJK.
Menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab melayani masyarakat hingga tim likuidasi terbentuk.
Masyarakat dan pihak terkait dapat menghubungi Crowde melalui telepon (021) 50858708, ponsel 081281267233, atau email legal@crowde.co untuk memperoleh informasi terkait penyelesaian hak dan kewajiban.
OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh pelaku fintech lending guna memastikan ekosistem keuangan digital di Indonesia tumbuh inklusif, tangguh, dan berintegritas, serta memberikan layanan yang sehat dan terpercaya bagi masyarakat.rds
