BANJARMASIIN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menuntaskan finalisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026 dalam rapat yang digelar di Ruang Bapemperda, Selasa (11/11).
Berita Lainnya
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengatakan, penetapan Prolegda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum daerah dan mempercepat realisasi program pembangunan.
“Penetapan 22 Raperda ini bukan sekadar angka, tapi komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dari total 22 Raperda, terdapat tiga sumber utama, yakni 7 usulan Pemerintah Provinsi, 8 inisiatif DPRD, serta 7 carry over dari Prolegda 2025. Menurut Firman, komposisi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kesinambungan kebijakan daerah. “Raperda carry over kami lanjutkan agar pembahasan yang sudah berjalan tidak terhenti dan segera memberikan dampak nyata,” tambahnya.
Raperda yang diusulkan mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, hingga penguatan tata kelola investasi. Beberapa Raperda juga diarahkan untuk mendukung efisiensi perencanaan anggaran dan memperkuat regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan Prolegda 2026 ini, DPRD Kalsel menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, kepastian hukum bagi dunia usaha, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran. Raperda yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.
Hasil finalisasi Prolegda ini selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Kalsel untuk disahkan sebagai pedoman kerja legislasi tahun 2026. Melalui agenda ini, DPRD dan Pemprov Kalsel berkomitmen menjaga ritme kerja legislasi yang produktif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi warga Banua.rds
