BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin mengungkapkan masih ada kesenjangan pelayanan kesehatan di Kalsel, terutama masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dan daerah terpencil.
“Kita komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan terendah di Kalsel guna mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa (11/11).
Hal itu disampaikan Gubernur H Muhidin pada pembukaan musyawarah perencanaan dan evaluasi kesehatan daerah Kalsel tahun 2025 di Banjarmasin.
Turut hadir dalam musyawarah perencanaan dan evaluasi kesehatan daerah itu, Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Dr HM Muslim, bupati dan walikota se-Kalsel dan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, dr H Diauddin, MKes.
Menurut Gubernur H Muhidin, untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan terendah di Kalsel itu, maka dibutuhkan koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.
“Kita perlu memperkuat koodinasi dan kolaborasi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terendah seperti kawasan perdesaan dan daerah terpencil,” katanya.
Muhidin mengakui, untuk melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan terendah itu, tentu perlu anggaran yang cukup untuk untuk membangun fasilitas kesehatan dan penyediaan tenaga medis yang dibutuhkan untuk pelayanan dasar itu.
“Saya mengharapkan bupati dan walikota di Kalsel juga menyiapkan anggaran yang memadai untuk membangun fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk daerah terpencil, karena mereka juga butuh pelayanan kesehatan,” katanya.
Melalui musyawarah dan evaluasi ini, sebut Muhidin, diharapkan akan terujud pemerataan dan berkelanjutan pembangunan bidang kesehatan di banua ini.
“Saya juga mengharapkan ada sinergi dan terpadu dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kalsel dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, H Muhidin juga mengharapkan dalam pembangunan bidang kesehatan di Kalsel ke depan hendaknya melihatkan Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang memiliki kader sampai ke desa.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr H Diauddin, MKes melaporkan musyawarah perencanaan dan evaluasi kesehatan daerah Kalsel dihadiri kepala dinas kesehatan kabupaten/kota se-Kalsel.
Selain itu, kata dr Diauddin, direktur rumah sakit se-Kalsel dan kepala desa terpilih dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Sedangkan sebagai narasumber, sebut Diauddin, dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel.
Dalam musyawarah dan evaluasi ini, katanya, diharapkan komitmen pemerintah kabupaten dan kota se-Kalsel untuk sinergi dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan stunting.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel, H Muhidin juga menyerahkan penghargaan kepada bupati dan walikota se-Kalsel terkait pembangunan bidang kesehatan dan menandatangani komitmen bersama pembangunan bidang kesehatan. ani
