JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan bagi seluruh peserta tidak akan naik di 2026.
Menurutnya, kenaikan belum bisa dilakukan karena perekonomian masih belum pulih seutuhnya.
“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih,” ujar Purbaya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Purbaya menyebutkan rencana kenaikan iuran JKN akan dipertimbangkan apabila perekonomian bisa tumbuh di atas 6 persen. Saat ini, perekonomian masih di level 5 persen.
Selain itu, Purbaya juga akan mempertimbangkan kenaikan iuran apabila masyarakat, terutama kelas bawah yang menjadi peserta sudah memiliki daya beli yang lebih kuat dari saat ini. Sebab, ia tak ingin menambah beban masyarakat.
“Dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Jadi kalau sekarang belum (dinaikkan iuran),” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan masih membahas mengenai kenaikan anggaran. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail.
Pada bagian lain dipaparkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp20 triliun di APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Purbaya memastikan anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2026. Namun, ia belum merinci pos anggaran mana yang akan digunakan. “Sudah, sudah ada, Rp20 triliun itu sudah kita anggarkan (di APBN 206),” ujar Purbaya.
Meski begitu, ia juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan, terutama dalam pelaksanaan program JKN di lapangan. Misalnya, dengan tidak membeli alat kesehatan yang terlalu mahal. “Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau mereka ada keborosan beli alat yang tidak perlu, saya bilang itu dibetulin,” kata dia.
Ia juga meminta agar BPJS Kesehatan merampingkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di bagian teknologi informasi. Menurutnya, bagian tersebut tak perlu banyak tenaga krja.
“Mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana, saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Purbaya juga meminta agar sistem BPJS Kesehatan dibuat lebih canggih dan terintegrasi untuk menghindari kecurangan, terutama dalam pengadaan obat-obatan.
“Perlu ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung terdeteksi semua. Saya pikir nanti akan menarik ke depannya, itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal,” terangnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun.
Ali mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan agar peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama. cnn/mb06
