JAKARTA – Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10), tanpa menambah anggaran subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah bersejarah ini menjadi implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subiato kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menata ulang sistem pupuk nasional secara menyeluruh, mulai dari deregulasi, efisiensi industri, hingga pengawasan distribusi di lapangan.
Berita Lainnya
“Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, hari Rabu, diumumkan, harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).
Penurunan harga ini merupakan pertama kali dalam sejarah program pupuk bersubsidi di Indonesia. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 dan berlaku untuk seluruh jenis pupuk.
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram (kg), NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kg, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kg, dan pupuk organi dari Rp800 menjadi Rp640 per kg.
Kebijakan ini secara langsung akan dirasakan oleh lebih dari 155 juta penerima manfaat, termasuk petani dan keluarganya di seluruh Indonesia.
Menurut Amran, penurunan harga ini dilakukan bersamaan dengan penambahan volume pupuk bersubsidi sebesar 700 ribu ton hingga 2029. “Ini tidak menambah anggaran APBN. Tetapi menurunkan harga 20 persen. Inilah hasil dari efisiensi, efektif, produktif,” katanya.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari revitalisasi sektor pupuk yang dimulai dari perintah Prabowo agar distribusi pupuk tidak lagi berbelit. Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi, dengan keharusan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubrnur, dan 514 bupati/wali kota sebelum pupuk bisa disalurkan.
“Dulu harus 12 menteri yang setujui, kemudian gubernur seluruh Indonesia tanda tangan, dan 514 bupati serta wali kota juga tanda tangan. Regulasi yang mengikat 145 regulasi. Atas instruksi Bapak Presiden, sekarang dari Kementerian Pertanian ke pabrik, pabrik langsung ke petani. Petani seluruh Indonesia menikmati,” ujar Amran.
Dari hasil perbaikan tata kelola tersebut, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun. Selain efisiensi, langkah ini juga menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen dan meningkatkan proyeksi laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp7,5 triliun pada 2026.
Amran menyebut pemerintah juga memperkuat pengawasan agar penurunan harga ini benar-benar dirasakan petani. Ia menegaskan seluruh distributor dan pengecer dilarang menaikkan harga pupuk di atas ketetapan pemerintah.
Dalam sepekan terakhir, Kementan telah mencabut izin 2.039 kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Seluruh distributor, pengecer kami imbau jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut. Minggu lalu kita cabut 2.039 kios pengecer di seluruh Indonesia,” ujarnya. bisn/mb06
