JAKARTA – Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) serta Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APHI) berteriak meminta pertolongan Presiden Prabowo Subianto usai dijegal dalam urusan impor daging sapi.
Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan izin impor terkendala di Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia menduga ada perbedaan perlkuan yang dilakukan pemerintah terhadap para pengusaha alias importir.
Berita Lainnya
“Memang timbul suatu pertanyaan, karena tiap kali kita tanyakan di lapisan bawah (pejabat kementerian/lembaga terkait), mereka kalau ditanya, ‘Oh sudah (diproses). Kita nunggu arahan dari atas’,” cerita Teguh.
“‘Atas’ itu saya enggak tahu yang dimaksud dengan ‘atasan’ itu siapa, tapi bahwa dalam proses untuk penerbitan surat persetujuan izin impor itu kelihatannya ada penentu yang disebut pimpinan di atasyang kita tidak tahu (siapa orangnya),” jelasnya keheranan.
Teguh menyebut ada 9 perusahaan di asosiasinya yang belum mendapat kejelasan laporan hasil verifikasi dan rekomendasi kuota LHVRK) dari Bapanas. Ia mengaku sudah mengklarifikasi kepada Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi terkait permasalahan tersebut.
Menurut APPDI, Bapanas mengatakan LHVRK yang belum terbit menyangkut perusahaan-perusahaan besar. Teguh heran dengan penjelasan tersebut, karena menurutnya ada beberapa imprtir besar yang justru sudah mengantongi persetujuan impor dari Kemendag.
“Saya juga tidak tahu apakah perusahaan besar dan perusahaan kecil itu harus ada perbedaan dalam treatment, tapi harusnya tidak. Karena mereka telah mengikuti ketentuan yang berlaku, yang digariskan oleh pemerintah. Di sini kelihatan bahwa da inkonsistensi dari Bapanas dalam kaitannya merilis laporan hasil verifikasi (LHVRK),” kritik pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Persusuan Nasional itu.
“Mereka (pengusaha) sudah sebagian melalui suatu proses dan mendapatkan LHVRK dari Bapanas, masuk ke (Kementerian)Perdagangan. Harusnya 5 hari itu secara otomatis diterbitkan surat izin (impor), tapi sampai sekarang ini banyak yang masih tertahan di Kementerian Perdagangan,” imbuh Teguh.
Ia kemudian mengutip pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, di mana sang Kepala Negara memerintahkan pembantunya agar tak mempersulit pelayanan. Bahkan, Teguh menegaskan Prabowo tak mau lagi ada pembatasan impor dalam bentuk kuota.
Tegu mengungkapkan para anggota APPDI dan APPHI saat ini dalam posisi sulit, bahkan hanya bisa berharap izin impor itu bisa cepat diterbitkan. Terlebih, sekarang sudah masuk semester II 2025 dan menuju akhir tahun.
Rencana para pengusaha diklaim terganggu imbs izin impor yang tak kunjung terbit. Bahkan, mereka tak bisa memasok daging sapi kepada sejumlah restoran sampai hotel.
“Baik restoran, hotel, katering yang menjadi segmen utama. Ini kan juga berdampak kepada industri kuliner. Kalau sampai berlarut-larut, perusahaan mengalami kesulitan,pasti yang akan dijadikan korban pertama adalah mengurangi jumlah karyawan karena kegiatannya berkurang,” wanti-wanti Teguh soal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). cnn/mb06
