
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Pertambangan” di Gedung Dr KH Idham Chalid Banjarbaru, Kamis (7/8).
Pada kegiatan yang dilaksanakan guna menyambut Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel itu, Gubernur H Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga nasional seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kehormatan bagi kami bapak/ibu memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang merupakan penggerak utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” ujar Muhidin.
Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa Provinsi Kalsel berkomitmen mewujudkan tata kelola sawit yang berkelanjutan, meski beberapa tantangan masih dihadapi seperti peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul dan persoalan keterlanjuran aktivitas perkebunan di kawasan hutan.
Gubernur menyambut baik kehadiran Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kemenhut, Ade Tri Ajikusumah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait posisi Kalimantan Selatan dalam isu-isu tersebut.
Lebih lanjut, H Muhidin menyampaikan Pemprov Kalsel bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel terus melakukan koordinasi dan advokasi, khususnya dalam penguatan industri hilir dan percepatan Sertifikasi ISPO, baik di level industri maupun pekebun rakyat.
“Dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalsel yang mencapai lebih dari 504 ribu hektar, sekitar 86 persen dikelola oleh perusahaan dan 24 persen oleh pekebun rakyat. Saat ini telah berdiri 46 pabrik kelapa sawit dan 3 pabrik minyak goreng sebagai bukti konkret hilirisasi industri sawit,” papar Muhidin.
Usai kegiatan, H Muhidin menyampaikan perhatian terkait belum terdaftarnya Bank Kalsel sebagai bank devisa yang berdampak pada tidak bisa diterbitkannya Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) dari Kalsel untuk sejumlah hasil ekspor.
“Kondisi ini tentu berdampak pada berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, karena itu, saya menghimbau agar Bank Kalsel segera mengurus izin menjadi bank devisa,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur juga mendorong agar seluruh perusahaan di Kalsel menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui Pemprov Kalsel agar manfaatnya dapat dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota.
“Mengambil contoh seperti BSI yang melalui CSRnya telah meluncurkan Klaster Peternakan Sapi Potong untuk kelompok peternakan di Tanah Laut. Harapan saya, model ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Kalsel agar dampaknya bisa dirasakan luas oleh masyarakat,” tambah H Muhidin.
Dalam kesempatan itu, Gubernur H Muhidin berharap melalui pelaksanaan FGD ini dapat memantapkan kolaborasi antar stakeholder perkelapasawitan di pusat dan daerah, mengingat industri kelapa sawit di Kalsel memiliki peran sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi serta swasembada pangan.
Pada kegiatan ini, Gubernur Kalsel menandatangani kesepakatan bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel, GAPKI cabang Kalsel, Forum Kepala Teknik Tambang Kalsel dan PT Inhutani 1 tentang P2SBPTKP.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh Hj Suparmi melaporkan FGD ini dilaksanakan dengan dasar hukum Perda No 1 Tahun 2023 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029. FGD diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, guna mendukung pengelolaan sawit berkelanjutan serta percepatan swasembada daging sapi melalui optimalisasi lahan di Kalsel. ran/adpim/ani