JAKARAT – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta dalam rangka studi komparasi pengelolaan sampah, Senin, (16/06) pagi.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktavia Sari. Serta turut hadir pula Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H.
Rombongan DPRD Kalsel diterima oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli dari Fraksi PKS, yang menyambut baik maksud kunjungan dan membuka diskusi terkait berbagai strategi pengelolaan sampah di ibu kota.
DPRD Kalsel menggali informasi mendalam mulai dari sistem pengurangan sampah di sumber, pengelolaan berbasis teknologi, hingga pelibatan masyarakat dalam program daur ulang dan bank sampah.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, menyatakan bahwa kunjungan ini penting dilakukan sebagai langkah mencari solusi atas permasalahan darurat sampah yang kini dihadapi Kota Banjarmasin.
“Kami melihat langsung bagaimana DKI Jakarta, sebagai daerah padat penduduk, mampu mengelola sampah secara sistematis dan berbasis teknologi. Ini menjadi referensi penting bagi kita di Kalsel,” ujarnya.
Mustaqimah menegaskan bahwa meskipun karakter pemerintahan antara Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta berbeda, namun prinsip-prinsip pengelolaan yang baik tetap bisa diadopsi.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara maksimal, meski dengan keterbatasan anggaran. Selain itu, kewenangannya DPRD Kalsel atas permasalahan sampah di kabupaten dan kota pun terbatas.
“Kita memang tidak punya anggaran sebesar Jakarta, tetapi saya optimis pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan. Kuncinya ada pada komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat,” tegas Mustaqimah.
Sementara itu, M. Taufik Zoelkifli dari DPRD DKI Jakarta memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan di ibu kota, mulai dari peningkatan peran bank sampah, hingga total anggaran yang disediakan yakni sekitar 10 triliun.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi DPRD Kalsel dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong peningkatan tata kelola persampahan di daerah, khususnya Kota Banjarmasin yang tengah menghadapi tekanan lingkungan akibat lonjakan volume sampah.rds
