BANJARBARU – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, MPd, menghadiri Exit Meeting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang digelar secara daring ini berlangsung di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/3) dan dalam pertemuan tersebut, Pj Sekdaprov Kalsel tampak hadir dan mengikuti kegiatan dengan seksama.
Sekdaprov terlihat tampak serius dan penuh perhatian. Layar-layar besar menampilkan wajah-wajah peserta rapat yang terhubung secara daring, termasuk BPK Perwakilan Kalsel.
Muhammad Syarifuddin menunjukkan sikap seksama dalam mengikuti setiap paparan. Wajahnya mencerminkan konsentrasi penuh saat Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Adriyanto menyampaikan hasil pemeriksaan intern. Sesekali, terlihat mencatat poin-poin penting dari paparan tersebut.
Pj Sekdaprov didampingi Inspektur Provinsi, Akhmad Fydayeen, SH, MSi, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Dr HM Muslim, yang juga tampak fokus menyimak.
Mereka sesekali berdiskusi kecil, mungkin untuk saling bertukar pemahaman atau mengklarifikasi informasi yang disampaikan.
Paparan Adriyanto mengenai temuan-temuan yang didapati oleh timnya.
Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Adriyanto menyoroti beberapa temuan hasil pemeriksaan intern. Diantaranya, penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum optimal dalam mendukung proses penyusunan LKPD Tahun 2024.
Selain itu, seluruh perangkat daerah juga belum menyelesaikan konsolidasi serta rekonsiliasi aset dan persediaan. Temuan lainnya adalah Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (LK BLUD) yang belum tersusun dengan lengkap.
“Jika kedua masalah utama tersebut tidak segera ditangani, akan berpotensi menghambat proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” tegasnya.
Secara keseluruhan, suasana rapat itu mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Meskipun digelar secara daring, pertemuan ini tetap berlangsung efektif dan produktif dengan semua pihak menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Kalsel.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Kalsel untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dan memastikan penyusunan LKPD yang akuntabel dan transparan. rny/adpim/ani
