BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Plh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyatakan Pemprov Kalsel komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan, Plh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin dalam Entry Meeting Gabungan terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (17/2).
Plh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota siap menerima koreksi, masukan serta rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Syarifuddin menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pemeriksaan LKPD oleh BPK menjadi instrumen penting dalam mengawal tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil evaluasi dan pemeriksaan ini harus dijadikan bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Syarifuddin.
Pemprov Kalsel menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan.
“Mari kita pastikan bahwa proses pemeriksaan ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga bertekad mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diraih secara berturut-turut.
Menurut Syarifuddin, opini ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.
Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah kepala SKPD dari lingkup Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel.
Dalam kesempatan tersebut, BPK menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga auditor negara dalam memastikan pengelolaan APBD yang efektif dan efisien.
“BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan. Masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengawasan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Ari Ariyanto.
Pemeriksaan Interim atas LKPD ini menjadi langkah awal sebelum BPK memberikan opini resmi atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari pemeriksaan ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel. md/adpim/ani
