BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (10/2).
Pada Rakor tersebut, H Muhidin didampingi Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Muhammad Syarifuddin dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinansyah dan dihadiri seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Kalsel.
Gubernur H Muhidin mengingatkan soal pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung di SKPD-SKPD Pemprov Kalsel, baik yang dilaksanakan Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau dari hasil pemeriksaan memang ada temuan, mohon secepatnya diselesaikan. Begitu juga kalau ada berkas-berkas yang belum selesai juga cepat diselesaikan dan semua harus dipertanggungjawabkan,” sebut H Muhidin.
H Muhidin juga menyampaikan agar dapat memperhatikan catatan-catatan dari penyampaian hasil opini audit oleh BPK yang biasanya harus diselesaikan dalam 60 hari kerja.
“Kalau tahun ini kita kembali mendapatkan opini WTP terhadap laporan keuangan daerah, tetap diperhatikan catatan-catatannya, untuk jadi perbaikan di tahun selanjutnya,” ingat H Muhidin.
Muhidin juga menyampaikan agar tiap-tiap SKPD untuk melaporkan kepada Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov sebelum memulai penggunaan anggaran atau kegiatan fisik.
“Untuk penggunaan kegiatan fisik yang menggunakan APBD, koordinasi terlebih dahulu kepada Sekda. Namun untuk kegiatan yang menggunakan APBN dan kegiatan yang memang sudah diperintahkan terlebih dahulu, silahkan dilaksanakan langsung,” ingat H Muhidin.
Terkait efisiensi anggaran yang saat ini sedang dilaksanakan, H Muhidin menyampaikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan adalah program-program prioritas.
“Saat ini kita mengutamakan program-program prioritas, seperti permasalahan di bidang kesehatan, persampahan, inflasi, kemiskinan, pendidikan dan juga penanganan stunting,” kata H Muhidin.
Pada kesempatan ini, H Muhidin juga kembali menyampaikan himbauan untuk memeriahkan Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.
“Nanti disusun jadwal semua SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel untuk bergantian mengisi atau mengadakan acara di Anjungan Kalsel di TMII. Kembali kita meriahkan Anjungan Kalsel,” himbau H Muhidin.
Seiring dengan slogan ‘Bekerja Bersama, Merangkul Semua’, Gubernur H Muhidin membuka kesempatan kepada para pejabat lingkup Pemprov Kalsel untuk menyampaikan laporan maupun gagasan terkait bidang dan tupoksinya masing-masing.
Sejumlah kepala SKPD pun menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan kegiatan, program-program yang sedang dan akan dilaksanakan beserta kendalanya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Rusdi Hartono yang mengungkapkan rencana pengisian kegiatan di Ajungan Kalsel di TMII dengan aneka makanan yang terbuat dari ikan. Disamping juga melaporkan soal bantuan alat-alat perikanan seperti perahu kepada nelayan di Banua.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, H Syamsir Rahman menyampaikan perihal rencana pemberian 20 ton bibit untuk petani yang terdampak banjir serta rencana program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat seluas 25.000 hektar.
Kemudian, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, drg Teguh menyampaikan permohonan penggantian alat rontgen gigi yang fungsinya cukup vital dan diperlukan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga Kepala Dinas Kehutanan, Fathimatuzzahra menyampaikan perihal penutupan sementara TPA Basirih yang berdampak pada peningkatan volume sampah yang masuk di TPAS Banjarbakula serta perolehan alokasi mangrove sebagai bentuk kerja sama dengan PT Freeport.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra pada kesempatan ini tak lupa mengingatkan soal indeks penilaian Reformasi Birokrasi yang terdiri dari pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, investasi, pengendalian inflasi serta pengembangan produk dalam negeri.
Kemudian, Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan juga menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut terkait tenaga kerja Non-ASN akan diadakan evaluasi oleh tim terkait, yang rencana akan dilaksanakan selama 6-7 hari.
Usai rakor, H Muhidin menyampaikan bahwa pada rakor hari ini seluruh SKPD dikumpulkan untuk membicarakan keluhan dan pendapat serta masukan.
“Kita mengumpulkan seluruh SKPD untuk diskusi, menyampaikan laporan, pendapat, masukan maupun keluhan. Ini kita laksanakan demi kelangsungan pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kalsel,” sampainya.
Muhidin juga menyampaikan agar seluruh fasilitas kesehatan milik Pemprov Kalsel untuk melakukan pengusulan pengadaan alat kesehatan yng diperlukan.
“Untuk pengadaan alat kesehatan baik tadi di RSGM Gusti Hasan Aman maupun rumah sakit lain, apabila ada kekurangan alat, cepat-cepat dilakukan pengusulan, karena ini untuk kepentingan masyarakat umum,” ingatnya. ran/adpim/ani
