BANJARMASIN – LANGKAH Gubernur Kalsel H Muhidin melakukan sejumlah gebrakan pasca meneruskan masa jabatan yang ditinggal Sahbirin Noor, diapresiasi berbagai kalangan. Demikian pula saat H Muhidin memberikan dukungan penuh bagi revitalisasi Masjid Raya Sabilal Muhtadin.
H Muhidin sendiri dinilai sosok pemimpin yang lebih mengedepankan aksi dan turun melihat langsung ke lapangan, di tengah kesibukan kerja yang lumayan padat.
Revitalisasi masjid termasyhur di Kalsel disikapi serius gubernur terpilih Pilkada serentak yang bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta awal Pebruari 2025 nanti.
“Kami sangat mengapresiasi sekaligus mendukung Langkah yang ditempuh Gubernur Kalsel H Muhidin, termasuk dalam membenahi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Hal ini selaras dengan keinginan Beliau menjadikan Kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersih dan nyaman serta aman,” ujar tokoh muda Banjarmasin, Helmi Rifai kepada awak media di Banjarmasin, Rabu (29/1).
Helmi sendiri menilai apa yang dilakukan seorang H Muhidin, merupakan harapan masyarakat Banua yang menginginkan seorang pemimpin harus mampu mengimplimentasikan aspirasi-aspirasi mereka.
Di tengah situasi yang membutuhkan kepemimpinan berkelanjutan dan peka dengan berbagai persoalan, sosok H Muhidin memberikan harapan yang selama ini didambakan masyarakat.
“Memang kita tidak bisa mengharapkan kesempurnaan, namun sosok H Muhidin sudah mampu menjawab keinginan masyarakat, bukan untuk sebuah pencitraan tapi benar-benar ingin mewujudkan keinginan masyarakat. Seperti halnya perhatian terhadap Masjid Raya Sabilal Muhtadin,” kata Helmi Rifai, yang dikenal sebagai advokat muda di Banjarmasin.
Helmi pun sepakat dengan pernyataan Gubernur Kalsel ini terkait kontribusi kepada Masjid Raya Sabilal Muhtadin karena di kawasan ini asetnya digunakan untuk sekolah, SPBU. Dia pun sempat mempertanyakan kontribusinya bagi masjid kebanggaan masyarakat Banua.
“Memang ada benarnya juga, selama ini publik tidak tahu aset masjid ini digunakan pihak ketiga, kontribusinya sebesar apa. Nggak perlu kaget, kalau memang pemerintah daerah akan mengaudit seluruh aset milik masjid, jika ada pinjam lahan, harus harus ada nilai kontribusi yang sesuai,” tegas Helmi. jjr
