JAKARTA – Pemerintah memutuskan kebijakan Perum Bulog akan menyerap gabah dari petani dengan harg Rp 6.500 per kilogram, serta beras dari penggilingan sebesar Rp 12 ribu per kg. Dalam rapat terbatas di istana, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan hal itu.
Artinya harga pembelian pemerintah (HPP) sesuai angka tersebut. Pertanyaannya apakah kondisi di lapangan sudah sepenuhnya demikian? Ketua Umum Kontak Tani Nelayan (KTNA) Yadi Sofyan Noor merespons isu ini.
Ia menyampaikan, fenomena di lapangan belum semuanya terserap sesuai HPP. Ia menyinggung penyebab teknis. Salah satunya karena kadar air masih tinggi, di atas 25 persen. “Sebagan memang karena musim hujan, petani tak punya dryer (alat pengering),” ujar Sofyan.
Ia melihat rafaksi yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) dijadikan patokan oleh mitra-mitra ulog saat melakukan penyerapan. Sehingga, di beberapa tempat muncul kasus penyerapan di bawah HPP.
Berikut beberapa rafaksi harga gabah berdasarkan keputusan NFA. Gabah kering panen (GKP) dibeli sesuai HPP (Rp 6.500 per kg) adalah yang memiliki kualitas antara lain kadar air maksimal 25 persen, kadar hampa maksimal 10 persen. Kemudian GKP di luar kualitas 1 (GLK-1) di petani, kadar air maksimal 25 persen, kadar hampa 11-15 persen, itu dihargai Rp 6.200 per kg. Lalu, dalam bentuk beras, produk yang masuk gudang Perum Bulog, dengan kualitas antara lain derajat sosoh 100 persen, kadar air maksimal 100 persen, butir patah maksimal 25 persen, butir menir maksimal 2 persen. Beras dengan spesifikasi demikian, diserap dengan hara Rp 12 ribu per kg atau sesuai HPP.
“Harga pembelian pemerintah itu kan keputusannya di ratas yang dipimpin Bapak Presiden, tapi kami selaku operator harus siap melakukan sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan,” ujar Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, di Jakarta.
Dalam siaran pers, pada akhir pekan lalu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menginstruksikan Perum Bulog untuk aktif melakukan penyerapan gabah yang sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 di tengah mulainya musim panen di beberapa daerah. Wamentan mentargetkan Bulog mampu menyerap gabah setara dengan 3 juta ton beras untuk percepatan tercapainya swasembada pangan.
Sudaryono menyatakan dengan alokasi anggaran Rp 3 triliun, kebijakan HPP yang telah ditetapkan oleh Presiden rabowo Subianto diharapkan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani lokal. “Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga mengamankan anggaran pertanian senilai Rp 149 triliun untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya,” jelas sosok yang akrab disapa Mas Dar itu, seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional bersama Bulog di Jakarta.
Ia menerangkan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, dengan menambah luas lahan tanam melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT). Pada 2024, lanjutnya, Kementan mengolah 1,7 juta hektare lahan yang memungkinkan panen dua kali dalam setahun. Kemudian di 2025 ini, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektare di antaranya dikelola oleh TNI.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus gabah sebesar 7 juta ton pada Mei 2025 atau setara dengan 4 juta ton beras. lp6/mb06
