Mata Banua Online
Minggu, April 19, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Hampir Separuh Anggota DPR Absen Usai Masa Reses

by Mata Banua
21 Januari 2025
in Headlines
0

 

HAMPIR setengah dari 580 anggota DPR RI tak hadir dalam rapat paripurna, Selasa (21/1), yang digelar setelah masa reses.

JAKARTA – Sebanyak 287 anggota DPR RI absen dalam rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang II 2024-2025 usai masa reses selama sebulan terakhir sejak Desember lalu.

Berita Lainnya

Kaotmil: Motif Penyerangan Andrie Dendam Pribadi

Kaotmil: Motif Penyerangan Andrie Dendam Pribadi

16 April 2026
JK Laporkan Rismon untuk Ungkap Dalang Pembuat Video

JK Laporkan Rismon untuk Ungkap Dalang Pembuat Video

16 April 2026

Paripurna ke-10 Masa Sidang II 2024-2025 hanya dihadiri 293 dari total 580 anggota dewan, Selasa (21/1). Meski begitu, dari total 293 yang dinyatakan hadir, hanya 286 anggota yang hadir di ruangan.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 286 orang, izin 7 orang anggota sehingga kehadirannya 293 orang anggota,” kata Ketua DPR Puan Maharani mengawali sidang.

Sidang dipimpin Puan didampingi tiga wakil ketua DPR, yakni Adies Kadir dari Golkar, Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB, dan Saan Mustopa dari NasDem.

Paripurna tersebut menggelar dua agenda utama. Masing-masing yakni pidato pembukaan masa sidang oleh Puan, dan pengucapan sumpah janji jabatan anggota DPR pengganti antar waktu (PAW) dari Fraksi PKB.

Dalam pidatonya, Puan menyoroti sejumlah isu mulai dari pelaksanaan makan bergizi gratis, bencana daerah, ujian nasional (UN), BRICS, hingga evaluasi senjata api oleh aparat.

Puan mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Karena itu dia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.

“Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat,” kata Puan. web

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper