JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menerima penghargaan sebagai Pemprov Terbaik Kategori Kesejahteraan Masyarakat Fiskal Sedang dari Kemendagri bersama Tempo Media Group pada acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Penghargaan diterima Plt Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar, pada acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 di Jakarta, Kamis (12/12) malam.
Usai menerima penghargaan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan penghargaan ini dedikasikan untuk seluruh masyarakat Kalsel dan penghargaan ini juga dapat menjadi penyemangat bagi Pemprov dalam mewujudkan program konkret kepada masyarakat.
“Saya kira penghargaan yang diberikan kepada Pemprov Kalsel ini untuk masyarakat Kalsel dan menjadi penyemangat bagi kami untuk meningkatkan kinerja pelayanan,” katanya.
Setdaprov juga menyampaikan pesan dari Plt Gubernur Kalsel, H Muhidin ucapan terima kasih atas apresiasi atas penghargaan ini dan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan daya saing daerah.
“Plt Gubernur menyampaikan ucapkan terima kasih atas apresiasi ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat serta terus berupaya meningkatkan daya saing daerah,” ucapnya.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan gagasan acara ini usai acara yang dilaksanakan pada September 2024 silam, Mendagri dan Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli berdiskusi bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.
Karena itu, ujar Tito, dari 552 orang kepala daerah yang menjabat di Indonesia saat ini, presentase jumlah penjabat kepala daerah dengan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada adalah 50:50.
Lebih lanjut, ungkap Tito, kegiatan ini momen yang tepat untuk melihat hasil kinerja dari dua kategori kepala daerah tebut, yakni penjabat kepala daerah dan kepala daerah pemenang Pilkada.
Namun demikian, Tito mengingatkan, bahwa saat itu dia dan Arif Zulkifli sepakat bahwa apresiasi ini bertujuan menilai kinerja pemerintah daerah, bukan kepala daerah secara personal.
Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah dan para pemenang dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah.
Wujud kesejahteraan masyarakat terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial, pangan, koperasi dan UKM serta urusan pertanian.
Untuk diketahui, apresiasi ini merupakan penghargaan kepada para pemenang dari pemerintah daerah yang telah dinilai dewan juri memiliki kinerja baik. Proses penjurian telah berlangsung selama tiga hari, pada 2-4 November 2024.
Pada Senin, 2 Desember 2024, penjurian dilakukan untuk tingkat pemerintahan kota. Ada 27 Pemerintahan Kota yang masuk dalam daftar nominasi. Pada hari kedua, 3 Desember 2024, dari 34 nominasi, hanya 28 Pemerintahan Kabupaten yang hadir untuk menjalani proses penjurian.
Kemudian, pada hari ketiga, 4 Desember 2024, proses penjurian Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 dilakukan untuk tingkat Pemerintahan Provinsi. Sebanyak 18 pemerintahan provinsi mengikuti proses penilaian kinerja ini.
Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
Para pemenang akan dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Sebab, kondisi fiskal setiap pemerintahan daerah berbeda-beda, yakni kondisi fiskal tinggi, sedang dan rendah.
Pemerintahan daerah yang masuk penjurian ini dipilih melalui seleksi yang ketat oleh Kemendagri dan Tempo Media Group selama tiga bulan. Penyaringan dilakukan berdasarkan data Kemendagri, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan hasil survei tingkat kasan masyarakat. adp/ani
