BANJARMASIN- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammadun masih menunggu surat resmi dari tiga kementerian pecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, terkait perubahan program Full Day School, Kurikulum Merdeka Belajar termasuk sisitem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ).
Namun hingga kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan tetap menyiapkan sarana prasarana, kurikulum, peserta didik, bidang menangani guru dan PTT baik itu bagi pelindungan dan pelatihannya di tahun 2025 mendatang.
Serta kebudayaan agar bisa melestarikan kebudayaan yang baik, agar merawat cagar alam bisa menjadi sejarah. Untuk pembangunan sekolah baru ada SMA yang akan di bangun di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
Disinggung terkait Full Day School, Muhammadun menjelaskan karena Kementerian Pendidikan, kebudayaan dan Riset ini terpecah menjadi tiga yakni Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan.Maka Disdikbud Kalsel masih menunggu surat resminya apakah dirubah atau tidak.
“ Tapi kita lihat dulu surat resminya, termasuk evaluasi kurikulum dan penerimaan sistem zonasi PPDB tersebut apakah dirubah atau tidak. Karena ada blank spot banyak anak didik tidak bisa masuk sekolah,” ujar Muhammadun ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (29/10) siang.
Terkait pelindungan guru memberikan jaminan kesehatan dan baru di anggaran tambahan ini nanti ada jaminan tenaga kerja.” Mohon maaf misalnya kalau ada kecelakaan saat melaksanakan kerja akan dapat jaminan tenaga kerjanya,” jelasnya.
Penindakan hukum ini akan berjasama dengan ULM yang memang guru-guru tersebut membutuhkan perlindungan. Kita akan perintahkan untuk konsultasi ke pusat, baik masalah dana alokasi khusus, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler danlainnya,” tambahnya.rds
