Oleh: Mahrita Nazaria, S.Pd (Praktisi Pendidikan dan Aktivis Dakwah Muslimah Muda)
Setiap tahunnya, peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional mengajak masyarakat dunia untuk bersama-sama menyuarakan pentingnya menghapuskan kemiskinan. Maka dalam pertemuan W20 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Farahdibha Tenrilemba menekankan pentingnya peran perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Farahdibha menyatakan peran perempuan sangat krusial dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. (mediaindonesia.com)
Hari ini Kemiskinan terjadi di mana-mana. Kesenjangaan antara miskin dan kaya makin lebar. Namun dunia tak kunjung mampu mewujudkan kesejahteraan. Bahkan meski sudah ada Hari pengentasan kemiskinan internasional 17 Oktober, yang diperingati sejak tahun 1992.
Lebih dari satu miliar orang hidup dalam kemiskinan akut di seluruh dunia berdasarkan laporan Program Pembangunan PBB pada Kamis (17-10-2024). Setengah dari jumlah tersebut adalah anak-anak. Sekitar 584 juta anak berusia di bawah 18 tahun mengalami kemiskinan ekstrem. Angka ini mencapai 27,9% dari seluruh anak di dunia dan dua kali lipat jumlah orang dewasa yang mengalami kemiskinan ekstrem, yaitu sebanyak 13,5%.
UNDP dan OPHI telah menerbitkan Indeks Kemiskinan tiap tahun sejak 2010 dengan mengumpulkan data dari 112 negara dengan populasi gabungan 6,3 miliar orang. Data ini menggunakan indikator di antaranya kurangnya perumahan yang layak, sanitasi, listrik, bahan bakar memasak, nutrisi, dan kebutuhan bersekolah.
Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) 2024 menyatakan 1,1 miliar orang mengalami kemiskinan multidimensi. Sebanyak 455 juta di antaranya hidup dalam bayang-bayang konflik. India menjadi negara yang penduduknya paling banyak hidup dalam kemiskinan ekstrem, yaitu mencapai 234 juta orang dari 1,4 miliar populasi. Kemudian diikuti oleh Pakistan, Etiopia, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo. Kelima negara tersebut mencakup hampir separuh dari 1,1 miliar penduduk miskin.
Sementara pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,3% dengan jumlah penduduk miskin 25,22 juta jiwa.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti masalah kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5% namun angka kelas menengah turun hingga 9%. Hal lain yang memprihatinkan adalah pertumbuhan orang kaya yang sangat pesat. Sayangnya, hal tersebut tidak selaras dengan jumlah orang miskin di Tanah Air.
“Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia,” tutur Hashim. (finance.detik.com)
Jika kita mencermati tingginya angka kemiskinan global pun kemiskinan dinegeri sendiri, sedangkan pada saat yang sama ada orang-orang terkaya di dunia maupun di Indonesia dengan jumlah kekayaan yang luar biasa, sejatinya ini sebuah ketimpangan besar.
Menurut laporan World Inequality Report (WIR), 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 30,16% dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2022. Sementara itu, kelompok 50% terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5% dari total kekayaan rumah tangga nasional. Laporan WIR 2022 itu juga menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di antara masyarakat Indonesia.
Berdasarkan realitas ini, ketimpangan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa orang-orang miskin ini bisa kita kategorikan sebagai korban kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu sehingga mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka.
Kemiskinan struktural terjadi karena baik orang-orang terkaya di dunia maupun negara-negara yang mengalami kemiskinan ekstrem hidup dalam naungan sistem yang sama, yakni kapitalisme. Namun, buruknya distribusi kekayaan maupun konsep pengelolaan dan pengembangan harta membuat orang-orang yang menjadi penduduk di negara yang sama bisa mengalami jurang kesenjangan ekonomi yang sangat lebar.
Nyatanya, kapitalisme meniscayakan fenomena kemiskinan struktural itu. Akibatnya, yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah. Kekuatan dan kelemahan di dalam kapitalisme sesuai dengan namanya, yakni berlandaskan pada kapital/modal. Sistem ini membuat negara tidak hadir mengurus rakyat. Apalagi ukuran kesejahteraan ditetapkan secara kolektif dengan pendapatan perkapita, ini merupakan ukuran yang semu. Tak mungkin menggambarkan kesejahteraan yang nyata.
Sejatinya penyebab mendasar masalah kemiskinan ini adalah penerapan sistem kapitalisme, yang membuat oligarki makin kaya, namun rakyat makin menderita.
Solusi masalah kemiskinan bukan ganti pemimpin ataupun pemberdayaan Perempuan. Tapi penerapan Islam kafah akan mampu mengentaskan kemiskinan. Islam adalah sistem dari Allah yang memberi solusi atas persoalan manusia termasuk kemiskinan. Penerapan islam kafah akan menjamin kesejahteraan rakyat.
Islam pun menetapkan pemimpin /kepala negara sebagai raa’in yang memenuhi kebutuhan rakyat dengan sistem Islam kafah. Islam dengan sistemnya yang sempurna dan menyeluruh telah menetapkan ukuran kesejahteraan individu per individu. Ukuran ini lebih riil/nyata.
Maka secara fundamental, Islam telah menetapkan sejumlah mekanisme distribusi kekayaan agar harta bisa dimiliki oleh setiap individu dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, terutama kebutuhan asasi. Dengan begitu, kepemilikan harta tidak menumpuk pada orang-orang kaya saja sebagaimana dalam kapitalisme. Dalam kacamata Islam, cara memperoleh harta wajib terikat dengan aturan syariat. Standar ekonomi yang sejahtera menurut Islam adalah menyangkut pemenuhan kebutuhan individu per individu (fardan fardan).
Allah Taala berfirman, “… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).
Ayat ini teraktualisasi melalui sistem ekonomi Islam yang meniscayakan distribusi kekayaan bagi setiap individu masyarakat. Konsep inilah yang mustahil terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Selain itu, agar masyarakat tidak pragmatis dengan kemiskinan yang mereka alami, standar kemajuan suatu negara menurut Islam berfokus pada kebangkitan pemikiran. Kebangkitan pemikiran ini dalam rangka menjadikan ideologi Islam sebagai kepemimpinan berpikir yang akan disebarkan ke seluruh dunia melalui aktivitas dakwah dan jihad oleh negara.
Harus kita pahami, karakter dari sistem ekonomi Islam adalah keberlangsungan sistem ekonomi berdasarkan syariat Allah yang penerapannya dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah dan dilaksanakan oleh negara Islam (Khilafah). Mekanisme distribusi kekayaan kepada setiap individu dilakukan berdasarkan sebab-sebab kepemilikan yang diatur syariat. Di sinilah ketakwaan akan berperan sebagai parameter untuk menjamin kesempurnaan pendistribusian harta tersebut sehingga meminimalkan berbagai kecurangan maupun buruknya sistem distribusi.
Tinta emas sejarah telah menulis begitu banyak jejak kegemilangan peradaban Islam melalui tegaknya Khilafah. Dalam hal kesejahteraan ekonomi, kita tentu ingat kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Kemakmuran warga Khilafah kala itu merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah meminta Gubernur Irak Abdul Hamid bin Abdurrahman agar membayar semua gaji dan hak rutin warga di provinsi itu, tetapi ternyata di baitulmal masih terdapat banyak uang. Khalifah Umar lalu memerintahkan agar mencari orang yang dililit utang, tetapi tidak boros. Abdul Hamid kembali menjawab bahwa dirinya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di baitulmal masih banyak uang.
Khalifah lalu memerintahkan lagi, jika ada seorang lajang yang tidak memiliki harta dan ingin menikah, hendaklah orang tersebut dinikahkan dan maharnya dibayarkan. Abdul Hamid kembali menjawab bahwa ia sudah menikahkan semua yang ingin menikah, tetapi di baitulmal ternyata masih tersimpan banyak dana. Khalifah akhirnya memberi pengarahan agar mencari orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Demikian halnya jika ada yang kekurangan modal, khalifah memerintahkan agar mereka diberi pinjaman sehingga mampu mengolah tanahnya.
Melalui berbagai konsep dalam Sistem ekonomi islam, negara akan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya karena Islam menetapkan negara harus menjadi raain dan junnah bagi rakyatnya.
