JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Kami mengamankan sekitar enam orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (7/10).
Ghufron mengatakan enam orang tersebut diterbangkan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Namun, dia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal identitas maupun peran dari orang yang ditangkap pada perkara tersebut.
Hal tersebut, kata Ghufron, akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers yang digelar KPK pada Selasa (8/10).
“Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil sehingga tidak bisa dalam satu jadwal, nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers,” ujarnya.
Dia juga mengatakan KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 10 miliar yang diduga sebagai uang suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan.
“Kami mengamankan lebih dari Rp 10 miliar, masih dalam proses hitung,” kata Nurul Ghufron.
Sebelumnya, penyidik KPK membawa Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan (Kalsel) Yulianti Erlinah ke Jakarta usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10) malam.
Berdasarkan pantauan, penyidik KPK dengan mengendarai dua unit mobil tiba di Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru pada Senin pukul 16.50 Wita.
Selain Yulianti Erlinah, penyidik KPK juga membawa dua pria yang diduga turut terjaring saat OTT.
Informasi yang dihimpun, rombongan KPK menggunakan maskapai Pelita Air dengan keberangkatan pukul 17.20 Wita menuju Jakarta.
Tidak ada keterangan dari penyidik KPK saat ditanya wartawan di bandara.
Begitu juga Yulianti Erlinah dan dua pria yang dibawa KPK, semua tutup mulut dan bergegas menuju gedung terminal keberangkatan sembari dikawal ketat petugas.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan penyidikan KPK di Kalsel terkait suap pengadaan barang dan jasa.
Alex mengungkapkan saat ini belum ada solusi yang bisa sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa.
“Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Dia juga menilai praktik korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa seakan telah menjadi hal lazim.
“Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Alex.
Terkait OTT di Kalimantan Selatan, pihak KPK mengungkapkan adanya temuan uang di tangan seseorang yang diduga sebagai orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan.
“Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur,” kata Alex.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol. Winarto menyebutkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa beberapa saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) ke Jakarta.
“Yang kami tahu ada beberapa yang memang diperiksa dan ada beberapa orang yang dibawa ke Jakarta,” kata Winarto di Banjarmasin, Senin, menanggapi OTT KPK terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Namun, Winarto mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti status saksi yang dibawa apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum dalam OTT pada Minggu (6/10) malam itu.
“Saya kurang tahu pasti, apakah itu sudah jadi tersangka atau belum,” ujar Winarto yang juga mengaku tidak dapat mengungkapkan barang bukti yang diamankan penyidik karena hal itu merupakan kewenangan KPK.
Winarto mengaku Polda Kalsel hanya diminta KPK untuk membantu menyiapkan dan memilih tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan OTT tersebut.
“Sebelumnya tidak ada koordinasi, hanya kemarin kita ditelepon untuk tempat yang mau dipakai yakni Polres Banjarbaru, kita pun mempersilakan,” tutur polisi jenderal bintang dua itu.
Pihak Polres Banjarbaru jajaran Polda Kalimantan Selatan membenarkan penyidik KPK menggunakan ruangan untuk pemeriksaan.
“Ada ruangan Polres Banjarbaru yang dipakai KPK untuk keperluan pemeriksaan,” kata Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono kepada pewarta di Markas Polres Banjarbaru, Senin dinihari.
Haris tidak menjelaskan secara rinci keperluan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK tersebut.
Berdasarkan pantauan, dua mobil kendaraan dinas Pemprov Kalsel berada di Polres Banjarbaru usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Dua kendaraan tersebut berwarna hitam dengan pelat nomor merah DA-1152-PE dan pelat nomor putih DA-1371-PG jenis Mitsubishi Xpander Cross. ant/ris/rds
