JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak seluruh petani untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan pertanian dalam menyambut musim tanam.
Berita Lainnya
Hal ini menyusul pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah banyak menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi hingga meningkatkan alokasi subsidi pada tahun anggaran 2024.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi ini dilakukan untuk memudahkan petani nasional menebus pupuk bersubsidi demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.
“Sudah banyak sekali (penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi dari Pemerintah). Volume (pupuk bersubsidi) ditambah, penebusannya dipermudah, kemudan digitalisasi juga sudah kita lakukan,” ujar Rahmad dalam kegiatan “Rembuk Tani” di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Di hadapan ratusan petani, lebih detail Rahmad menjelaskan, tahun ini pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal tahun 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Rahmad berharap penambahan alokasi ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
“Diputuskan oleh pemerintah yang paling benar itu (alokasi pupuk bersubsidi) sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu, ya makanya 9,5 juta ton ini insya Allah akan terus dijaga di situ,” ucap Rahmad.
Dari penambahan volume alokasi subsidi pupuk tersebut, Rahmad menyebutkan bahwa Pemerintah memasukkan kembali pupuk organik sekitar 500 ribu ton dalam skema subsidi. Kebijakan untuk menciptakan pertanian berkelanjutan di tanah air.
“Organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau menggenjot produktivitas. Kalau menggenjot produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa dikejar dua hingga tiga tahun, setelah itu akan terjun bebas,” lanjut Rahmad.
Namun demikian, Rahmad menegaskan bahwa penambahan alokasi pupuk bersubsidi harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan. Karena itu di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif ntuk digitalisasi kios-kios.
“Lebih dari 27 ribu kios kita berhasil digitalisasi dalam satu bulan. Petani terdaftar dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) saat datang ke kios,” sambung Rahmad.
Penyederhanaan yang dilakukan Pemerintah berikutnya adalah updating data e-RDKK setiap empat bulan sekali setiap tahun. Melalui kebijakan ini, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada tahapan evaluasi di tahun berjalan.
Hingga per tanggal 25 September 2024 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional di angka 51,8 persen, atau 4,94 juta ton dari alokasi 2024 sebesar 9,55 juta ton. Oleh karena itu, ahmad mengajak seluruh petani nasional termasuk petani yang berada di NTB. rep/mb06
