Mata Banua Online
Jumat, Januari 16, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Tim Evaluator Kinerja Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Tabalong

by Mata Banua
24 September 2024
in Daerah, Tabalong
0

 

Pj Bupati Tabalong saat bersama Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Kantor Kemendagri RI,ist

TANJUNG- Tim Evaluator Kinerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah periode pertama triwulan kedua di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/9).

Berita Lainnya

G:\2026\Januari\15 Januari 2026\2\22\New Folder\Polisi Tabalong Gelar Patroli Dialogis.jpg

Polisi Tabalong Gelar Patroli Dialogis

14 Januari 2026
Bupati Resmikan Tabalong Smart Command Center

Bupati Resmikan Tabalong Smart Command Center

14 Januari 2026

Dalam pertemuan tersebut Hamida memaparkan laporan atas lima indikator yang menjadi bahan evaluasi, yaitu tentang inflasi, stunting, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem dan penyerapan anggaran.

“Inflasi Kabupaten Tabalong sebagaimana dirilis BPS, selama periode Juni – Agustus 2024 selalu stabil dan berada di bawah angka inflasi nasional. Pada bulan Agustus 2024 tercatat angka inflasi hanya sebesar 2,11 persen,” katanya.

Ia juga menyebutkan untuk komoditas pendorong inflasi di Tabalong diantaranya adalah cabe, bawang dan kedelai. Meski telah dilakukan berbagai upaya konkret melalui pengendalian inflasi melalui penyimpanan cadangan pangan, pendistribusian pupuk bersubsidi dan lain sebagainya.

Kemudian mengenai stunting, berdasarkan Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Pemkab Tabalong secara konsisten berhasil menurunkan angka prevelensi stunting.

“Sebelumnya di tahun 2019 angka stunting di Tabalong mencapai angka sebesar 17,65 persen dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,60 persen,” ungkapnya.

Dengan berbagai upaya spesifik dan sensitif pada bulan Juni 2024 Hamida mengatakan telah terjadi penurunan Balita stunting. “Dari 1.192 Balita stunting, sebanyak 235 Balita telah sembuh dari stunting, hingga bersisa 957 Balita lagi pada Agustus 2024,” jelasnya.

Pj Bupati juga mengungkapkan, bahwa sebanyak dua desa di Kabupaten Tabalong telah dinyatakan bebas stunting, yaitu Desa Lano, Kecamatan Jaro dan Desa Kinarum di Kecamatan Upau dengan 0 persen stunting.

Sedangkan masalah pengangguran, disebutkan berbagai intervensi telah dilakukan. Sehingga per 12 September 2024 jumlah penduduk yang mengganggur hanya sebesar 1.521 orang atau turun 0,23 persen.

Menyinggung angka kemiskinan, kondisinya terjadi terus menerus mengalami penurunan. Semula pada tahun 2021 sempat meningkat akibat pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 5,20 persen (berdasarkan data statistik).

“Pemkab Tabalong juga memiliki Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang disebut Silangkar. Update setiap bulan dengan data base dan keluarga miskin yang ada terintegrasi by name, by address,” ungkapnya.

Angka kemiskinan di Tabalong, diketahui, relatif kecil. Pada Tahun 2024 sebanyak 54.731 jiwa dan yang berstatus ekstrem ada sebanyak 950 jiwa.Untuk realisasi anggaran, per 31 Agustus 2024 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong telah mencapai sebesar Rp. 1,345 triliun (53,63 persen), dengan realisasi belanja triwulan ketiga sebesar Rp. 1,310 triliun (50,55 persen).

“Kondisi serapan anggaran dan realisasi anggaran hampir berimbang. Kendati kami menyadari masih berada di bawah target yang diinginkan pemerintah pusat,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Auditor Ahli Madya, Tumonggi Siregar, selaku evaluator menyarankan ke depan Pj Bupati agar membawa, membuat rencana bisnis indikator kinerja 2024. Hal ini bertujuan agar pihaknya bisa melihat secara komprehensif antara rencana dan realisasi kinerja.

Evaluator DPUPD Ahli Utama, Rolekson, menghendaki adanya inisiasi kebijakan-kebijakan untuk pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Tabalong. Bukan peraturan pencegahan korupsi yang sudah ada dan lama.

Rolekson juga menekankan bahwa perlunya peran Pj Bupati sebagai penjaga kondusifitas dan netralitas ASN dalam Pilkada. “Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil supaya ASN netral. Selain kepatuhan, pelarangan mutasi ASN,” tegasnya.

Evaluator DPUD Ahli Utama, Himawan, berupaya memastikan kegiatan Pemkab Tabalong yang memback-up program kesehatan, penanggulangan stunting dan posyandu sebagaimana yang jumlahnya dilaporkan Pj Bupati.

“Kader 2.240 semuanya aktif dan 297 Posyandu ini aktif semuanya, selain itu, saya menyarankan adanya progres laporan Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan dari masyarakat. Jika berisiko, sesegera mungkin ditindaklanjuti,” pungkasnya.yan/rds

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper