JAKARTA – Agen LPG 3 kilogram di Jakarta mengeluhkan susahnya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli. Para pembeli gusar identitasnya disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol).
Permintaan menunjukkan KTP untuk membeli LPG 3 kg ini sudah diujicobakan sebelum resmi berlaku mulai 1 Juni 2024 mendatang.
Estu (39), salah seorang agen penjual LPG di bilangan Kemang Utara, Jakarta Selatan, mengatakan kebijakan pemerintah itu cukup membuat repot. Pasalnya, ia harus membujuk pelanggan menyerahkan fotokopi KTP.
Menurut Estu, hal itu tak mudah karena tak sedikit pelanggannya ragu. “Banyak (hambatan) ada yang gak mau, kadang suka takut (KTP) mereka dipakai yang lain. Kadang mereka takut buat pinjol, jadi diminta KTP itu agak susah,” katanya.
Di sisi lain, Estu pun tak bisa berbuat banyak. Maklum, kebijakan menunjukkan KTP untuk membeli LPG merupakan arahan langsung dari PT Pertamina (persero).
Karenanya, ia tak punya pilihan. Estu terus berusaha menyakinkan para pelanggan. Ia getol menyosialisasikan kalau tanpa KTP maka pelanggan tak bisa memperoleh gas melon subsidi itu.
“Karena untuk pendataan mereka (pelanggan). Cuma yang sudah-sudah, buat yang rutin ya biasa saja. Karena di awalnya saja hambatannya,” jelas Estu.
Berkaca dari masa uji coba itu, Estu tak yakin tatkala kebijakan beli LPG 3 kg dengan KTP bisa berjalan mulus saat ditetapkan 1 Juni mendatang. Akan tetap ada pelanggan yang susah dimintai KTP. Tak heran, Estu pun merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.
Sementara itu, Djarot (45), seorang agen LPG di bilangan Bangka, Jakarta Selatan, menilai kebijakan beli LPG pakai KTP bakal lancar-lancar saja diterapkan. Sebab, selama masa uji coba, para pelanggan sudah paham bahwa untuk membeli LPG 3 kg mereka harus menyertakan kartu identitas itu. “Sudah gak masalah, orang pembeli sudah pada tahu nantinya beli (LPG 3 kg) pakai KTP,” ujar Djarot.
Ia juga mengaku sebelumnya selalu memberitahu pelanggan terkait kebijakan tersebut. Hal ini ia lakukan sesuai imbauan dari Pertamina. “Iya sudah dikasih tahu, kan waktu itu ada orang Pertamina ke sini,” katanya.
Pertamina Patra Niaga mewajibkan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP mulai 1 Juni 2024. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan kebijakan itu ditempuh demi memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran LPG subsidi.
“Per tanggal 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG kg akan dipersyaratkan menggunakan KTP sehingga menuju ke sana seluruh agen dan pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut merchant application atau MAP,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR
Riva mengatakan per April 2024, sebanyak 41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah mendaftar subsidi tepat LPG di mana mayoritas atau 35,9 juta NIK setara 86 persen adalah sektor rumah tangga.
Kemudian disusul usaha mikro (5,8 juta NIK), petani sasaran (12,8 ribu NIK), dan nelayan sasaran (29,6 ribu NIK), dan pengecer (70,3 ribu NIK). rep/mb06
