BANJARMASIN – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin menuntaskan sidang Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) terpidana mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming selaku pemohon, dan penuntut umum KPK sebagai termohon.
“Sidang hari ini di akhiri setelah seluruh agenda dilaksanakan mulai memori PK dibacakan pemohon, mendengarkan keterangan ahli, hingga tanggapan termohon,” kata Ketua Majelis Hakim Suwandi, Kamis (14/3).
Selanjutnya, para pihak yang berperkara tinggal menunggu putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung (MA) yang memeriksa dan mengadili perkara PK.
Yasir Arafat selaku kuasa hukum Mardani berharap, majelis hakim MA nantinya bisa memutus seadil-adilnya dengan mencermati fakta persidangan melalui keterangan saksi ahli.
Ia menyebutkan, sebagaimana disampaikan Muhammad Arif Setiawan dan Prof Ridwan akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, disimpulkan adanya kekhilafan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara korupsi yang dilakukan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut.
Kekhilafan itu berupa tak ditemukannya meeting of mind yang semestinya menjadi alasan kuat untuk di pertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara.
Sementara, penuntut umum KPK Greafik Lioserte menyampaikan, tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar putusan hakim terjadi kekhilafan.
“Oleh karenanya, kami meminta kepada majelis hakim untuk menguatkan putusan pengadilan dan telah di eksekusi serta menolak permohonan PK yang di ajukan pemohon,” katanya.
Diketahui, selama jalannya persidangan, terpidana Mardani mengikuti secara virtual dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. ant
