BANJARBARU – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menyebutkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transper ke Daerah (TKD) APBN ke Kalsel tahun 2024 mencapai Rp37,78 triliun.
“Kalau dibandingkan tahun 2023 lalu DIPA dan TKD di Kalsel mengalami kenaikan mencapai Rp6,4 triliun atau 20,36 persen,” ujarnya disela penyerahan DIPA dan TKD tahun 2024 di Banjarbaru, Jumat (1/12).
Menurut Syafriadi, untuk Kalimantan Selatan terdiri dari DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp8,69 triliun atau naik
Rp0,57 triliun atau 6,93 persen serta Dana TKD sebesar Rp29,09 triliun atau naik Rp5,83 triliun atau 25,05 persen.
Kenaikan alokasi TKD di Kalsel tahun 2024 tersebut ada pada seluruh Pemerintah Daerah dengan persentase kenaikan tertinggi pada Kabupaten Balangan sebesar 56,44 persen yang berasal dari kenaikan dana bagi hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA).
Namun demikian, kata Syafriadi, TKD tahun 2024 tertinggi di Kalsel berada di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mencapai Rp3,02 triliun.
Secara rinci, disebutkan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sebesar Rp5,08 triliun, Kabupaten Balangan Rp2,93 triliun, Kabupaten Kotabaru Rp2,42 triliun, Kabupaten Banjar Rp2,18 triliun dan Kabupaten Tabalong Rp2,04 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Rp1,94 triliun, Kabupaten Tapin Rp1,60 triliun, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Rp1,43 triliun, Kabupaten Barito Kuala (Batola) Rp1,41 triliun, Kota Banjarmasin Rp1,39 triliun.
Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Rp1,36 triliun, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Rp1,33 triliun dan Kota Banjarbaru sebesar Rp971,43 miliar.
Syafriadi mengharapkan pemerintah daerah di Kalsel segera bergerak cepat untuk memulai proses lelang dan terlebih dahulu melakukan identifikasi program kerja yang bisa dilelang segera akan dilaksanakan tahun 2024.
“Kita berharap pada triwulan I dan II tahun 2024 sudah ada progres dari rencana pelaksanaan program kerja pada pemerintah daerah sehingga penyerapan anggaran cepat, tentu berimbas pada masyarakat,” katanya.
Menyinggung realisasi belanja negara TKD sampai 30 Nopember 2023 sekitar 91,52 persen yang didominasi oleh dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA), dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp21,57 triliun atau 91,52 persen yang didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,11 triliun atau 46,84 persen dari total realisasi TKD.
Dalam kesempatan itu, Syafriadi menyebutkan per tanggal 24 November 2023, realisasi belanja APBN di wilayah Kalimantan Selatan menempati peringkat I Nasional dengan realisasi belanja sebesar 87,67 persen. ani
