BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Rangka Konsolidasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024.
Puluhan peserta mengikuti kegiatan pada 24 hingga 26 November tersebut, yakni alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dari 12 kabupaten/kota kecuali Kotabaru, dan pemantau pemilu yang terdiri atas ormas, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.
Kegiatan di hadiri Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel Muhammad Radini yang juga sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Sementara, pembukaan dilakukan Komisioner Bawaslu Provinsi Akhmad Mukhlis.
Anggota Bawaslu Kalsel Muhammad Radini menjelaskan, pemantau pemilu harus memiliki sikap aktif dan kritis, misalnya dengan menyikapi persoalan pemilu yang sedang terjadi di masyarakat.
“Dengan keterbatasan wewenang yang di miliki Bawaslu, legitimasi pemilu dapat terwujud jika pengawasan partisipatif juga terlibat secara masif, sehingga memastikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (23/11) malam.
Menurutnya, pada sistem demokrasi yang berjalan dinamis, dalam konteks Pemilu 2024, isu utama saat ini adalah stabilitas dan kesejahteraan .
”Jika demokrasi adalah pohon, maka pengawas pemilu adalah pupuknya yang mengikhtiarkan kualitas dari buah yang dihasilkan. Buah tersebut adalah hadirnya pemilu yang berintegritas,“ katanya.
Sementara, Anggota Bawaslu Kalsel Akhmad Mukhlis menerangkan, pemantau pemilu sebagai mitra kerja strategis bawaslu juga ikut mengawasi semua tahapan pemilu.
“Bahkan pemantau pemilu mempunyai kedudukan hukum sendiri yang di atur dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Pemantau Pemilu juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi,” katanya.
Diketahui, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di gagas sejak tahun 2018 oleh Bawaslu RI sebagai kader-kader agen pengawas dan pemantau pemilu, yaitu bagian dari pengawasan partisipatif bawaslu.
Sementara pemantau pemilu adalah para pemantau dari organisasi mayarakat yang berbadan hukum.
Dalam sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif konsolidasi tahapan kampanye 2024 tersebut, juga di isi pemaparan dan diskusi dari narasumber, di antaranya Komisioner KPU Kalsel Fahmi Failasofa, Ketua KPID Kalsel Muhammad Farid Sofyan, TPD Kalsel Erna Kasypiah, dan pengamat sosial politik Ani Cahyadi. rds
