Oleh: Nor Aniyah, S.Pd (Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi.)
Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan di kisaran 5% dalam dua dekade terakhir. Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 gagal. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di level 4,9% pada 2003, meski sempat naik 6,9% pada 2007. Pada 2013, kembali menyusut dan hanya tumbuh 5,78% hingga akhirnya pada 2014 tumbuhnya hanya 5,01% (cnbcindonesia.com).
Jika dilihat dari pangkal masalah peluang negeri ini gagal menjadi negara maju ialah masih berlandaskan kapitalisme. Hegemoni kapitalisme akan membuat negara ketiga seperti Indonesia selalu berada pada posisi terjajah, begantung kepada negara lain. Terbukti, meskipun banyak sumber daya alam, namun atas nama investasi kekayaan tersebut dikeruk para kapital. Akhirnya, sektor ekonomi menjadi rapuh, kemiskinan, PHK, kelaparan di mana-mana. Tingkat kriminal pun tinggi karena tiada kesejahteraan dalam negeri.
Belum lagi sumber daya manusianya pun dibuat menjadi SDM yang lemah dan berpikir rendah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena kerapuhan mental generasi. Budaya fomo, flexing, literasi rendah, dan sejenisnya. Di sisi lain ada narasi aneh bahwa keluarga menjadi fondasi negara maju. Padahal, fungsi strategis keluarga adalah mencetak generasi untuk pengisi peradaban.
Persoalan negara maju seharusnya menjadi tanggung jawab negara bukan keluarga. Namun, negeri yang terkooptasi kapitalisme akan menjadi negeri yang tidak memiliki visi ideoligis dan abai pada kewajiban sebagai negara. Sehingga memunculkan narasi tanggung jawab negara maju dilimpahkan kepada keluarga. Sistem kapitalisme terbukti gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki mekanisme menjadikan sebuah negara tidak hanya maju, namun juga menjadi negara adidaya. Hanya saja yang perlu diperhatikan dan menjadi titik poin hal tersebut akan terwujud ketika Islam diambil sebagai sebuah ideologi yang diterapkan secara praktis dalam sebuah institusi negara. Bukan Islam yang hanya dianggap sebagai agama spiritual dan ruhiyah. Dan sebenarnya secara konsep dan cara implementasi mekanisme tersebut sudah dicontohkan secara real oleh Rasulullah Saw, yang kemudian dilanjutkan para Khalifah setelah beliau. Yakni, negara yang lahir dari akidah Islam, bernama Daulah Khilafah Islamiyyah.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Daulah Khilafah menjelaskan tahap tersebut. Tahapan pertama, adalah memiliki kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah. Pada mulanya, Rasulullah Saw belum memiliki kekuasaan tersebut. Untuk itu Rasulullah Saw membina (men-tasqif) individu-individu yang mau dibina di dalam partai Rasulullah. Pembinaan ini berada di bawah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Dari pembinaan ini terbentuklah individu-individu beriman dan bertaqwa, mukhlis (orang-orang ikhlas), sabar, tangguh, mulia dengan kepribadian Islam.
Dengan bekal seperti itu, Rasulullah Saw memiliki pasukan yang tak gentar ketika mendapat cobaan dan rintangan serta tidak silau dengan gemerlap dunia. Setelah Rasul merasa keimanan para sahabat kuat dan telah turun perintah berdakwah secara terang-terangan sebagaimana Qur’an surah Al-Hijr ayat 94, maka Rasulullah menunjukkan partainya ke tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dakwah yang sebelumnya hanya bersifat personal, menjadi dakwah partai. Dengan berbagai cobaan dan rintangan Rasulullah dan para sahabat terus-menerus melakukan aktivitas dakwah politis ke berbagai kalangan, khususnya kepada para ahlul quwwah (pemilik kekuasaan).
Ahlul quwwah pada masa beliau adalah pemimpin kabilah-kabilah. Dengan keistiqomahan, kesabaran, dan keikhlasan berdakwah, sampailah pertolongan Allah Ta’ala kepada beliau melalui sahabat Anshar, Sa’ad bin Muadz menyerahkan kekuasaanya kepada Rasul tanpa syarat. Sehingga berdirilah negara Islam pertama di Madinah dengan Rasulullah Saw sebagai kepala negaranya.
Setelah memiliki kekuasaan, tahapan kedua adalah stabilisasi kondisi politik dalam negeri terutama sektor ekonomi dan pertahanan. Salah satu contoh kebijakan stabilisasi ekonomi yang dilakukan Rasulullah Saw adalah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dari Mekkah dan sahabat Anshar di Madinah. Kebijakan ini membuat sahabat yang kaya dapat membantu sahabat yang miskin.
Kemudian, Rasulullah Saw membuat perjanjian antara warga negara Muslim di Madinah dengan kelompok-kelompok kafir seperti Yahudi dan Nasrani yang akhirnya dikenal sebagai Piagam Madinah. Upaya ini merupakan satu contoh kebijakan Rasul untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.
Selanjutnya tahapan ketiga, yakni dakwah dan jihad ke luar negeri. Di antara buktinya ialah Rasulullah mengirimkan utusan-utusan ke negeri-negeri jazirah Arab, termasuk kepada penguasa Imperium Romawi dan Persia. Rasulullah Saw juga mempersiapkan pasukan jihad dengan mengadakan sarayah-sarayah (pasukan kecil). Pasukan ini dikirim ke luar negara Madinah menantang kafir Quraisy dan menggantarkan kaum munafik dan Yahudi di sekitar Madinah. Dari sarayah-sarayah inilah Rasulullah dapat mengukur kekuatan pasukan untuk melaksanakan jihad ofensif untuk melakukan futuhat (membebaskan) negeri-negeri yang masih dalam kekufuran.
Aktivitas negara inilah yang kemudian diteruskan para Khalifah setelah Rasulullah Saw wafat. Dari sini dapat disimpulkan untuk menjadi negara adidaya diperlukan beberapa langkah. Pertama, kekuasaan yang haq, yang dipimpin orang-orang beriman dan bertakwa. Kedua, pengaturan politik dalam negeri sesuai syariat Islam. Mulai dari sistem ekonomi, sistem politik, sistem keamanan, sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem sosial, dan sistem sanksi. Ketiga, aktivitas politik luar negeri dengan dakwah dan jihad.
Terbukti secara historis selama 1300 tahun Daulah Khilafah menjadi negera adidaya. Daulah Khilafah memiliki posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Tak hanya itu, urusan dalam negeri, yakni kesejahteraan rakyat juga terjamin.
Oleh karena itu, kaum Muslim wajib mengikuti semua perkara yang disyariatkan Rasulullah Saw. Bukan hanya dalam ibadah, pakaian, makanan, atau akhlak. Namun juga dalam masalah ekonomi, pemerintahan, pendidikan, politik luar negeri, dan sanksi hukum. Beliau pun telah mencontohkan memimpin dan mengelola negara serta perjuangan untuk menegakkannya.[]
