BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sedang menggarap aksesoris Jembatan Pasar Lama dengan tujuan memperindah kota ini.
Nilai proyek untuk memasang lampu serta ornamen jembatan tersebut sekitar Rp 11,8 miliar itu, kini menjadi pro dan kontra di masyarakat.
Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor mengatakan, aksesoris jembatan pasar lama ini sesuai dengan petunjuk pimpinan, dan perencanaan pembangunan kota dalam upaya memperindah kota serta meningkatkan pariwisata.
“Dari dinas PUPR sudah masuk perencanaan. Bahkan sebelum dilakukan di Jembatan Pasar Lama, rencana semula aksesoris lampu itu mau dipasang di Jembatan Merdeka namun jembatan itu milik provinsi,” ungkap Arifin Noor, di Balaikota, Selasa (10/10).
Ia mengatakan, proyek itu juga sudah diketahui oleh pihak legislatif dan mendapatkan persetujuannya. “Ini hanya misskomunikasi. Sebelumnya saya juga minta agar sebelum proyek ini dikerjakan dapat diberitahukan kepada semua komisi di dewan,” jelasnya.
Menurut mantan kepala dinas PUPR Banjarmasin ini, proyek itu untuk menambah keindahan kota Banjarmasin. Anggaran sebesar Rp 11,8 miliar adalah sesuai kebutuhan.
“Yang penting secara aturan ada perencanaanya, ada persetujuan perda, ada barang serta tidak mark up atau fiktif. Saya kira tak masalah karena untuk keindahan kota kita,” jelasnya.
Arifin menegaskan, proyek Jembatan Pasar Lama itu juga telah memenuhi legal hukum dan sudah memenuhi perencanaan. “Jadi tinggal kepatutan saja lagi, dan nanti kita lihat hasilnya, karena bagi kita untuk meningkatkan pariwisata Banjarmasin,” tutupnya.
Sebelumnya, Koordinator Daerah Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (KN-JP2B) Kalimantan Selatan, Masrian Noor memastikan akan terus memantau pengerjaan proyek aksesoris Jembatan Pasar Lama yang menelan dana fantatis Rp 11, 8 miliar tersebut.
“Walau itu diklaim sebagai proyek pemeliharaan rutin kawasan jembatan dalam paket 1, toh kalau sudah ada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan konsultan perencana, tentu publik harus mengetahuinya. Makanya, kami siap ajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalsel jika ternyata proyek itu terkesan mendadak dan ditutup-tutupi,” kata Masrian Noor kepada jejakrekam.com, Senin (9/10).
Menurut Masrian Noor, mengutip hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Banjarmasin sangat jelas jika sumber dananya itu tak berasal dari APBD murni 2023, tapi dimasukkan ke APBD Perubahan 2023.
Dia mengungkapkan berdasar amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, maka masalah proyek penambahan aksesoris jembatan paket 1 itu bisa disengketakan informasinya ke KIP Kalsel.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini mengakui dari awal proyek aksesoris Jembatan Pasar Lama senilai Rp 11,8 miliar itu memang hanya anggaran pemeliharaan.
“Kami terkejut ternyata dananya begitu besar. Daripada mendandani Jembatan Pasar Lama dan kawasan di sekelilingnya, memang lebih pantas untuk dialihkan ke proyek revitalisasi Pasar Lama yang hanya berdana Rp 2 miliar,” kata Bendahara DPD Partai Gerindra Kalsel ini.
Isnaini mengaku tak tahu persis apakah proyek itu hasil penggeseran anggaran rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di APBD-Perubahan 2023.
“Kalau lihat modusnya, ya seperti mengulang kasus pembangunan jembatan atau dermaga apung di kawasan Jembatan Dewi. Memang, ada usulan anggaran review DED pembangunan JPO di APBD Perubahan 2023. Berapa nilainya, saya tak tahu persis,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra ini. via/jjr
