JAKARTA – Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin secara daring, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta tamu undangan Rakornas lainnya, Selasa (3/10).
“Ini kan rapat koordinasi Nasional ya tentang P2DD yaitu masalah percepatan perluasan digital, digitalisasi daerah tahun 2023,” kata Arifin Noor.
Ia mengatakan, pertemuan ini untuk percepatan perluasan digitalisasi di seluruh Indonesia termasuk kota Banjarmasin.
Menurutnya, saat ini digitalisasi Kota Banjarmasin sudah merambah pada sistem QRIS, dan sejumlah pelayanan SKPD, “Ini yang kita inginkan, tentu harus kita evaluasi juga, nanti kita evaluasi apa yang masih kurang, agar seluruh sistem yang ada kita pakai digitalisasi,” tuturnya
Kemudian jika mengacu pada amanat Wapres RI menyebutkan, Rapat koordinasi Nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun 2023 itu menaruh harapan besar pada implementasi Digitalisasi ekosistem keuangan daerah untuk mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hal itu melihat situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan indikator ekonomi Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan prospek yang baik, Perekonomian nasional tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut.
“Namun dalam menjaga momentum menuju Indonesia maju, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 sampai 7%. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital,” kata Wapres KH Ma’ruf Amin.
Ia melanjutkan, Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua ini, termasuk pemerintah daerah di sinilah dibutuhkan peran aktif seluruh pimpinan daerah selaku ketua tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD)
Menurutnya, Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, Transparansi akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah serta pelayanan publik. Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan bahkan lompatan, kinerja pembangunan daerah apresiasi saya sampaikan atas capaian hasil dari pemanfaatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi ini adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi,” begitu pesan dari amanat Wapres tersebut. ril/via
