JAKARTA – Penghentian ekspor beras non-basmati oleh otoritas India beresiko membuat negara produsen beras lainnya mengikuti jejak restriksi tersebut.
Pengamat Pertanian Asosiasi Penggiat Ekonomi Politik Indonesia, Khudori menyebut restriksi ekspor seperti penyakit menular alias mudah diikuti oleh negara lainnya.
Aksi India membatasi ekspor beras bukan kali ini terjadi, pada 2022 India yang menyumbang 40 persen pasar ekspor beras dunia juga menerapkan kebijakan pengenaan bea keluar 20 persen terhadap sejumlah jenis beras mereka dan melarang penjualan beras pecah ke luar negeri. “Aksi ini sebagai respons atas iklim ekstrem yang diperkirakan akan menekan produksi [beras],” kata Khudori.
Khudori mengatakan, restriksi ekspor beras oleh India membuat peluang mengimpor dari negara tersebut sangat kecil. Adapun, negara lain yang selama ini diandalkan Bulog untuk mengimpor yakni Thailand, Vietnam dan Pakistan.
Kendati, bila negara-negara alternatif pengekspor beras itu mengikuti jejak India untuk membatasi beras keluar, menurut Khudori harga beras beresiko besar akan terkerek naik.
Oleh karena itu, pengadaan beras impor sebanyak 2 juta ton oleh Bulog harus dipastikan datang secara gradual. Hal itu, sebagai upaya mengamankan cadangan beras pemerintah tetap tersedia dan mengendalikan harga beras di dalam negeri. “Akan tetapi, sejak 2022 terlihat tidak mudah mengimpor beras,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memastikan Indonesia memiliki stok beras yang cukup meskipun pasar beras global terguncang karena aksi pelarangan ekspor beras India.
Musababnya, importasi yang dilakukan Bulog bukan berasal dari India. Bahkan, dia membeberkan bahwa pemerintah India justru menawarkan trade balancing dengan Indonesia.
India meminta pemerintah Indonesia mengimpor sejumlah produk dari mereka untuk menyeimbangan jumlah pembelian mereka terhadap CPO Indonesia yang jauh lebih besar. “Kita optimis beras aman,” ujar Arief dalam keterangan resmi.
Sebelumnnya, Sekretaris Perusahaan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog), Awaludin Iqbal, menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada kontrak importasi beras dari India untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). “Untuk tahap 2 belum ada kontrak sama India, kami kontrak sama Thailand dan Vietnam,” kata Awaludin.
Sebagaimana diketahui, Perum Bulog mendapatkan izin untuk melakukan importasi sebesar 2 juta ton beras untuk tahun ini.
Pada tahap 1, Perum Bulog telah melaksanakan pembelian beras sebank 500.000 ton, sedangkan pada tahap 2 yang berlangsung hingga akhir Juli ini akan masuk sebanyak 300.000 ton. Artinya, masih ada jatah sekitar 1,2 juta ton untuk menyelesaikan importasi.
Namun, untuk tahap selanjutnya, Iqbal mengatakan belum ada rencana impor beras dari India sambil melihat perkembangan produksi dalam negeri. bisn/mb06
