JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengeklaim kebijakan penyesuaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan rumah subsidi.Kebijakan itu memperluas akses calon debitur Kredt Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) karena SLIK kini hanya menampilkan catatan kredit dengan akumulasi di atas Rp1 juta, sehingga tidak lagi menjadi penghalang pengajuan KPR.
Meski demikian, dia tidak memerinci besaran peningkatan minat dan transaksi pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ara, sapaan Maruarar, hanya menyebutkan realisasi penyauran KPR FLPP pada 2025 mencapai sekitar 278.000 unit. Jumlah tersebut, menurutnya, telah melampaui total capaian rumah subsidi sejak program itu pertama kali berjalan pada 2010 atau sekitar 15-16 tahun silam.
Dia meyakini target tahun ini dapat terlampaui seiring rencana akad massal hingga 71.000 unit rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember mendatang, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Badan engelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi KPR FLPP sebanyak 200.698 unit rumah senilai Rp25 triliun per 5 November 2026. Angka tersebut setara dengan 57,34% dari alokasi KPR FLPP yang ditargetkan pemerintah sebanyak 350.000 unit pada 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan tren realisasi yang meningkat akan berlanjut hingga akhir tahun, mengingat berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya penyaluran di penghujung tahun cenderung lebih kencang. bisn/mb06
