JAKARTA – Menteri Pe­ru­mah­an dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait me­ng­e­kla­im kebijakan penyesuaian Sistem La­yanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Ke­u­ang­an (OJK) telah meningkatkan m­i­nat masyarakat terhadap pem­bi­ayaan rumah subsidi.Kebijakan itu memperluas akses calon de­bi­tur Kredt Pemilikan Rumah de­ng­an skema Fasilitas Likuiditas Pem­biayaan Perumahan (KPR FLPP) karena SLIK kini hanya me­nampilkan catatan kredit de­ng­an akumulasi di atas Rp1 juta, se­hingga tidak lagi menjadi peng­ha­lang pengajuan KPR.

Meski demikian, dia tidak me­merinci besaran peningkatan mi­nat dan transaksi pembiayaan ru­mah bagi masyarakat ber­pe­ng­ha­silan rendah (MBR).

Ara, sapaan Maruarar, hanya men­yebutkan realisasi penyauran KPR FLPP pada 2025 mencapai se­kitar 278.000 unit. Jumlah ter­se­but, menurutnya, telah me­lam­paui total capaian rumah subsidi se­jak program itu pertama kali ber­jalan pada 2010 atau sekitar 15-16 tahun silam.

Dia meyakini target tahun ini da­pat terlampaui seiring rencana akad massal hingga 71.000 unit ru­mah subsidi di Malang, Jawa Ti­mur, pada 17 Desember men­da­tang, yang akan dihadiri Pre­si­den Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Badan engelola Ta­bu­ngan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi KPR FLPP sebanyak 200.698 unit rumah senilai Rp25 triliun per 5 November 2026. Angka ter­sebut setara dengan 57,34% da­ri alokasi KPR FLPP yang di­tar­getkan pemerintah sebanyak 350.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan tren rea­lisasi yang meningkat akan ber­lanjut hingga akhir tahun, me­ng­ingat berdasarkan data tahun-tahun se­be­lum­nya pen­ya­lur­an di penghujung tahun cen­de­rung lebih kencang. bisn/mb06