JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia, untuk mencegah perubahan data kepengurusan hingga persoalan internal organisasi diselesaikan. Pemblokiran merupakan tindak lanjut surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum Andi Taletting Langi mengatakan pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti surat tersebut sesuai kewenangan Kemenkum. “Saat ini, sesuai permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal,” ujar Andi di Jakarta, Senin (16-11-2026).
Menurut Andi, pemblokiran tidak menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal. Pembatasan hanya pada akses administrasi badan hukum di sistem Kemenkum. “Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI,” jelasnya.
Ditambahkannya, pemblokiran bersifat sementara. Kemenkum akan menindaklanjuti proses administrasi setelah KLB dilaksanakan dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI. “Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Andi menegaskan langkah Kemenkum bukan intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kemenkum menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI. “Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya, bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas,” tegasnya.
Pihaknya berharap persoalan kepengurusan FFI segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi agar tidak mengganggu pembinaan dan pengembangan futsal nasional. “Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia,” kata Andi.
Futsal merupakan cabang olahraga di bawah naungan dan regulasi FIFA. Di Indonesia, FFI merupakan asosiasi anggota PSSI sebagai federasi sepak bola nasional yang berafiliasi dengan FIFA. Karena itu, setiap proses maupun perubahan kepengurusan FFI harus mengacu pada ketentuan Statuta PSSI. Dalam surat kepada Kemenkum, PSSI juga menginformasikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai mekanisme penyelesaian persoalan internal. riz
