JAKARTA – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun
pada 2027, meningkat dari target tahun ini sebesar p 295 triliun.
“Target KUR yang tahun ini kan Rp 295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp 325 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Selain KUR, pemerintah juga menetapkan plafon kredit program pemerintah lainnya, seperti KUR Pertanian sebesar Rp 1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) Rp 30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun. Khusus untuk KPP, Airlangga menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk meningkatkan nilai alokasi anggaran pada semester II 2027.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah juga membahas pengembangan skema KUR yang berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property.
Pemerintah juga menyoroti penyaluran kredit kepada kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut dapat ditingkatkan.
“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya,” ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan siap memberikan dukungan untuk memastikan penyaluran kredit program pemerintah berjalan dengan baik.
Salah satunya, yaitu menyediakan data pada sistem layanan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Selain itu, OJK juga akan berkoordinasi secara aktif dalam implementasi penyaluran kredit.
“Terkait bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan KUR maupun program UMKM di daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.
“Misalnya, terkait desa nelayan, kami sampaikan ada beberapa desa nelayan yang sudah kami lakukan ekosistem keuangan inklusif dan kerja sama lebih lanjut lagi dengan kementerian terkait untuk kami berikan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.
Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah sebesar Rp 10,41 triliun hingga September 2026. Realisasi tersebut mencapai 69,4 persen dari total kuota yang diberikan pemerintah sebesar Rp 15 triliun.
Penyaluran KUR BSI didominasi sektor produktif dengan porsi mencapai 58 persen. Pembiayaan tersebut mengalir ke sejumlah sektor, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan.
Penyaluran ke sektor produktif menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas produksi. rep/mb06
Target KUR 2027 Sebesar Rp325 Triliun
KUR 2027 MENINGKAT – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2027 sebesar Rp325 triliun, meningkat dari target tahun ini sebesar Rp295 triliun. Pemerintah juga menyoroti penyaluran kredit agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut dapat ditingkatkan. Sebuah usaha produksi roti yang masih menggunakan cara tradisional merasa terbantu dengan keadiran KUR dengan bunga rendah ini.(foto:mb/ant)
JAKARTA – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun
pada 2027, meningkat dari target tahun ini sebesar p 295 triliun.
“Target KUR yang tahun ini kan Rp 295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp 325 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Selain KUR, pemerintah juga menetapkan plafon kredit program pemerintah lainnya, seperti KUR Pertanian sebesar Rp 1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) Rp 30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun. Khusus untuk KPP, Airlangga menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk meningkatkan nilai alokasi anggaran pada semester II 2027.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah juga membahas pengembangan skema KUR yang berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property.
Pemerintah juga menyoroti penyaluran kredit kepada kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut dapat ditingkatkan.
“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya,” ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan siap memberikan dukungan untuk memastikan penyaluran kredit program pemerintah berjalan dengan baik.
Salah satunya, yaitu menyediakan data pada sistem layanan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Selain itu, OJK juga akan berkoordinasi secara aktif dalam implementasi penyaluran kredit.
“Terkait bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan KUR maupun program UMKM di daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.
“Misalnya, terkait desa nelayan, kami sampaikan ada beberapa desa nelayan yang sudah kami lakukan ekosistem keuangan inklusif dan kerja sama lebih lanjut lagi dengan kementerian terkait untuk kami berikan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.
Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah sebesar Rp 10,41 triliun hingga September 2026. Realisasi tersebut mencapai 69,4 persen dari total kuota yang diberikan pemerintah sebesar Rp 15 triliun.
Penyaluran KUR BSI didominasi sektor produktif dengan porsi mencapai 58 persen. Pembiayaan tersebut mengalir ke sejumlah sektor, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan.
Penyaluran ke sektor produktif menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas produksi. rep/mb06