TANJUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong menggelar sosialisasi layanan dan pembinaan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Rabu (11/11).
Kegiatan yang diikuti oleh 131 orang paralegal yang ada di desa/kelurahan ini bertempat di Balai Rakyat H Dandung Suchrowardi.
Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Tabalong, Pathul Zannah, menyampaikan tujuan kegiatan ini guna melaksanakan program prioritas reformasi hukum dalam Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk memperluas akses keadilan yang cepat, mudah, dan gratis bagi masyarakat miskin atau rentan,” ujarnya.
Kemudian untuk membekali paralegal dengan keterampilan teknis, seperti teknik mediasi, penyuluhan hukum, penanganan perkara sederhana, hingga penyusunan dokumen hukum.
“Menjadikan paralegal sebagai garda terdepan, untuk menangani kasus-kasus non-litigasi, atau memberikan rujukan yang tepat kepada Advokat/Pemberi Bantuan Hukum,” jelasnya.
Selanjutnya untuk memastikan layanan hukum yang cepat, mudah dijangkau, dan tanpa biaya, dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat.
“Mendorong agar berbagai permasalahan, atau sengketa di tengah masyarakat yang diselesaikan secara mandiri, bijak, dan damai melalui mekanisme musyawarah di luar pengadilan,” sebutnya.
Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tabalong, H Abu Bakar Sidiq, mengatakan kehadiran bantuan hukum atau pos bankum sangat penting.
“Posbankum diharapkan membuat masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi dan bantuan awal ketika menghadapi persoalan hukum,” katanya.
Dengan demikian menurutnya, posbankum bukan sekedar tempat pelayanan administratif.
Posbankum harus menjadi bagian upaya membangun masyarakat yang sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat hingga bertanggung jawab,” pungkasnya.yan/rds