JAKARTA – Penetapan upah minimum 2027 berpotensi menghadapi tarik-menarik kepentingan antara tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh dan kemampuan dunia usaha dalam menyerap kenaikan biaya tenaga kerja.
Di tengah usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 7,5%-9,5%, pemerintah masih menggodok formula baru dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL). Kepastian formula menjadi krusial karena regulasi pengupahan yang baru membuka ruang perhitungan berbeda dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Perubahan terutama menyangkut indeks tertentu yang menjadi pengali pertumbuhan ekonomi dalam formula kenaikan upah minimum. Kalangan buruh berharap formula baru tersebut dapat mengakomodasi kenaikan upah yang lebih tinggi untuk menjaga daya beli pekerja. Sebaliknya, pengusaha mengingatkan bahwa penetapan kenaikan upah perlu memperhitungkan produktivitas, kondisi industri, dan kemampuan perusahaan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan usulan kenaikan UMP sebesar 7%-9% dari kalangan buruh akan menjadi salah satu masukan dalam pembahasan kebijakan pengupahan 2027.
Pemerintah akan terlebih dahulu membahas kebijakan tersebut melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), termasuk mempertimbangkan kebutuhan hidup layak sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Yassierli menegaskan kewenangan penetapan besaran upah minimum tetap berada di tangan gubernur dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Daerah. “Kalau masalah besaran kan nanti, formulanya itu sesuai dengan semangat undang-undang yang baru, tetap gubernur yang akan menentukan, ya. Masukan dari Dewan Pengupahan Daerah,” ujarnya.
Terkait dengan kemungkinan penggunaan formula yang sama seperti tahun sebelumnya, Yassierli menegaskan penetapan upah minimum kali ini akan mengacu pada undang-undang baru.
Adapun aspirasi kenaikan dari kalangan buruh akan dikaji melalui Depenas dan Dewan Pengupahan Daerah sebelum pemerintah menetapkan besaran kenaikan. Kemampuan Dunia Usaha Di sisi lain, kalangan pengusaha meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan formula pengupahan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kenaikan upah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan daya tahan dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Inonesia Erwin Aksa mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kenaikan upah yang wajar dan berkelanjutan. Namun, usulan kenaikan 7,5%-9,5% perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan inflasi, produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kemampuan masing-masing sektor usaha. bisn/mb06
