JAKARTA – Menipisnya ketahanan stok Pertalite di tengah krisis energi global semakin meningkatkan urgensi perbaikan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan penguatan cadangan strategis energi nasional.
Dalam pernyataan terbaru Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketahanan stok Pertalite nasional dilaporkan turun dari 20-23 hari menjadi 16-18 hari. Penurunan ketahanan stok tersebut seiring pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM beroktan lebih tinggi seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) ke Pertalite yang memiliki harga lebih ekonomis. Kondisi ini imbas disparitas harga Pertalite dengan BBM nonsubsidi yang semakin lebar.
Sebagai gambaran, saat ini harga Pertamax dipatok Rp15.950 dan Pertamax Green Rp19.150 per liter, sementara Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite menunjukkan bahwa disparitas harga dan tekanan daya beli masyarakat berdampak langsung terhadap perubahan perilaku konsumen.
Menurutnya, hal tersebut harus diantisipasi dengan fleksibilitas kuota peyaluran Pertalite dengan konsumsi aktual. Secara makro, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama merombak tata kelola alokasi dan kebijakan harga. “Kebijakan alokasi dan distribusi BBM JBT [jenis bahan bakar tertentu] dan JBKP [jenis bahan bakar khusus penugasan] harus selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata berdasarkan kuota historis,” kata Kholid.
Dia menuturkan, jangan sampai stok secara nasional dinyatakan aman, tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Dia juga menekankan, dalam jangka panjang, ketahanan energi tidak boleh terus bertumpu pada impor dan stok operasional yang terbatas. Dengan kata lain, produksi minyak, kapasitas kilang, dan cadangan penyangga energi harus diperkuat.
“Negara harus mampu menjamin BBM tersedia ketika dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar menyatakan stok nasional aman,” kata Kholid.
Sementara itu, praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengingatan pemerintah untuk segera melakukan penguatan rantai pasok BBM nasional. Terlebih, dalam kondisi krisis energi global saat ini, cadangan BBM nasional idealnya berada di atas 20 hari.
“Dalam kondisi krisis energi global saat ini, [pemerintah harus] bisa menambah cadangan strategis BBM nasional tidak hanya 20 hari. Namun, bisa ditingkatkan menjadi double sekitar 40 hari, untuk antisipasi kelangkaan yang mendadak terjadi,” jelas Hadi.
Menurutnya, penguatan stok BBM itu bisa dilakukan dengan membangun tank farm baru atau floating storage. Dia juga menilai pembangunan fasilitas tersebut bisa dilakukan dengan kerja sama perusahaan swasta. Hal ini agar tidak membebani keuangan Pertamina.Hadi juga menyebut, cadangan Pertalite bisa kian tergerus jika disparitas harga antara BBM RON 90 itu dengan Pertamax masih lebar. Menurutnya, masyarakat bakal terus bermigrasi mengonsumsi Pertalite karena harganya yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah harus menindak tegas jika ada pelanggaran dalam konsumsi Pertalite. bisn/mb06
