JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indo­ne­sia (Apindo) merespons positif pe­nun­daan tenggat wajib halaldari 17 Oktober 2026 menjadi 17 Oktober 2028.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto berterima kasih ke­pa­da pemerintah lantaran telah men­de­ng­arkan masukan dari Apindo dan berbagai aso­siasi sektor usaha.

Menurutnya, tim penguraian hambatan be­ru­saha (debottlenecking) Apindo telah mem­berikan masukan secara kualitatif dan ku­antitatif mengenai tantangan dari masing-ma­sing sektor usaha apabila masih banyak ke­tidakjelasan di lapangan terkait kewajiban ini. “Harapan kami, penundaan 2 tahun dan be­be­rapa pengecualian produk dapat ditata ula­ng oleh BPJPH, Kemenko Pe­re­ko­no­mian bersama dengan Apindo dan seluruh aso­siasi sektor yang terdampak baik lang­sung dan tidak langsung,” kata Anne.

Dengan demikian, dia juga berharap agar pelaksanaan wajib halal nantinya tidak me­nambah bban biaya berlebih, yang dinilai ber­potensi memberatkan konsumen In­do­nesia.

Anne lantas menyebut keputusan ini se­bagai langkah terbaik agar penerapan wa­jib halal ke depan dapat lebih sesuai dengan ya­ng dibutuhkan masyarakat Tanah Air.

Pihaknya juga meminta pemerintah da­pat memperhatikan penerapan kewajiban halal di negara-negara lain yang me­ne­rapkan kebijakan serupa sehingga dapat men­jadi contoh bagi Indonesia. “Usulan k­a­mi mengenai benchmarking kepada ne­ga­ra-negara lain yang sudah menjalankan wajib halal juga dapat dicermati,” tutur Anne. Sebelumnya, pemerintah me­mun­dur­kan batas waktu pemberlakuan ke­wa­jib­an ser­tifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa dari 17 Oktober 2026 menjadi 17 Ok­to­ber 2028. Kebijakan tersebut ditetapkan me­lalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pe­rubahan atas PP No. 42/2024 tentang Pen­ye­lenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Sekretaris Kementerian Ko­or­dinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan perubahan aturan ter­se­but mencakup tiga poin utama.

Pertama, perubahan sejumlah ayat da­lam Pasal 160 dan Pasal 161 yang mengatur per­panjangan masa penahapan kewajiban ser­tifikasi halal bagi sejumlah produk dan ja­sa. “Yang tadinya diberlakukan `sampai de­ngan atau paling lambat 17 Oktober 2026′, menjadi `sampai dengan atau paling lam­bat 17 Oktober 2028′ atau dimulai dari ta­nggal 18 Oktober 2028,” kata Susiwijono.

Kedua, seluruh peraturanpelaksanaan atau aturan turunan PP Nomor 42 Tahun 2024 harus disesuaikan dengan ketentuan da­lam PP perubahan tersebut. Ketiga, ke­ten­tuan mengenai pemastian kesesuaian pro­duk halal luar negeri yang masuk ke wi­layah Indonesia, sebagaimana diatur da­lam peraturan perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bisn/mb06