Mariatul Adawiyah, ST (Aktivis Muslimah)
Ombudsman RI menemukan bangunan mewah dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9). Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan pihaknya mendapati beberapa rumah mewah dengan fasilitas lengkap yang dihuni warga binaan.
“Di dekat rumah itulah berdiri beberapa rumah petak kayak vila mini, fasilitas lengkap dan juga dihuni warga binaan. Kami wawancara langsung,” kata Syafrida.Investigasi menyeluruh dan melibatkan berbagai instansi mendesak dilakukan menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hal ini diperlukan agar publik tidak terjebak pada perdebatan administratif mengenai nomenklatur bangunan, apakah itu fasilitas khusus narapidana atau rumah dinas pejabat hingga sarana asimilasi. Ombudsman RI menemukan area hunian yang menyerupai homestay.
Ada sekitar 10 rumah di situ yang dilengkapi ruang tamu dengan sofa, kamar berpenyejuk ruangan, kasur, televisi besar, kulkas dan meja makan serta sejumlah perlengkapan rumah tangga. Di dalam kulkas ditemukan botol minuman beralkohol. Tidak jauh dari dari situ, dijumpai area parkir mobil-mobil mewah. Ombudsman RI pun menduga hunian mewah merupakan fasilitas khusus narapidana, dikutip dari (kompas.com).
Nama Jimmy Masrin menjadi sorotan setelah inspeksi mendadak Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (23/9/2026). Ia diduga muncul dalam rekaman sidak yang memperlihatkan fasilitas menyerupai apartemen di kawasan lapas.
Tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang berada di area belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Tim juga menemukan fasilitas mewah seperti bila hingga kebugaran serta pembangunan simulator golf. Tim juga bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai warga binaan. Namun, petugas lapas menghalangi Ombudsman untuk menggali keterangan lebih lanjut dari orang tersebut, dikutip dari (tirto.id).
Kutipan dari (hukumonline.com) menyatakan bahwasanya dalam penyelenggaraannya, pemasyarakatan berpegang pada asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Status sosial ataupun kemampuan ekonomi narapidana tidak menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan yang lebih istimewa. Fasilitas mewah lapas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai boleh tidaknya narapidana memperoleh fasilitas khusus selama menjalani pidana. Lantas, bagaimana hukum mengatur fasilitas yang boleh dimiliki narapidana?
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai fasilitas mewah ditemukan di Lapas Kelas IIA Cibinong tidak seharusnya diterima penghuni lapas. “Saya prihatin dengan kondisi tersebut karena yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan,” kata Muzani usai peluncuran buku Sejarah MPR dan Risalah Perubahan UUD 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, Minggu (27/9/2026).
Fasilitas di Lapas Cibinong yang sempat terdokumentasi dalam temuan Ombudsman pada 23 September 2026 lalu sudah tidak lagi berada di tempat semula ketika tim pengawas internal Kemenimipas melakukan investigasi. Pihak Lapas sempat beralasan barang-barang tersebut dicopot karena dalam kondisi rusak, namun tim pengawas internal menegaskan tetap mendalami siapa pihak yang memindahkan dan harus bertanggung jawab atas raibnya fasilitas tersebut, dikutip dari (liputan6.com).
Ternyata, kawasan rumah mewah ini tidak memiliki pagar pembatas yang permanen. Bahkan, kawasan ini terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak dan rumpun bambu di sekitarnya. Akibatnya, ini jadi potensi akses keluar masuk tanpa pengawasan. Sementara itu, pihak Lapas Cibinong belum memberikan respons mengenai fasilitas dan penggunaan rumah mewah ini, termasuk juga mengapa tim dihambat masuk saat sidak. Terlebih, tim sudah menghubungi Kalapas Wisnu Hani namun belum ada jawaban. Tim Ombudsman menegaskan pihaknya akan menyampaikan tindakan korektif kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. “Kita akan sampaikan tindakan korektif kepada Pak Menteri, ditindaklanjuti rumah-rumah itu dan kembalikan warga binaan ke sel masing-masing,” kata Syafrida. Tim meminta bangunan mewah ini dibongkar dan dievaluasi, walau belum ada respons dari pihak lapas mengenai status rumah dan pengakuan warga yang membayar sewa rumah itu, dikutip dari (cnnindonesia.com).
Dalam penyelenggaraannya, pemasyarakatan berpegang pada asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Status sosial ataupun kemampuan ekonomi narapidana tidak menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan yang lebih istimewa. Hukum memang mengenal perlakuan tertentu bagi warga binaan yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya, terdapat pengaturan khusus yang berkaitan dengan anak, perempuan dalam fungsi reproduksi, lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun warga binaan dengan kondisi tertentu. Namun, perlakuan khusus tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan perlindungan, pelayanan, atau perawatan, bukan berdasarkan kemampuan ekonomi atau status sosial, dikutip dari (hukumonline.com).
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kini telah menonaktifkan lima pejabat struktural di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, buntut temuan fasilitas mewah oleh Ombudsman. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap dugaan tanggung jawab para pejabat terkait keberadaan fasilitas tersebut. “Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (26/9). Para pejabat yang dinonaktifkan adalah Kepala Lapas Cibinong (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, dan Kepala Urusan Umum, dikutip dari (m.rctiplus.com).
Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. UU tersebut menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan untuk reintegrasi sosial. Larangan terhadap fasilitas pribadi di dalam kamar hunian juga diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.
Kemudian Pasal 26 dalam Permenkumham 8/2024 menjelaskan, narapidana dilarang memiliki atau menggunakan alat komunikasi maupun alat elektronik. Narapidana juga dilarang memasang atau menyuruh orang lain memasang instalasi listrik di dalam kamar hunian. Untuk pelanggaran tata tertib, UU No. 22/2022 juga mengatur sanksi berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak tertentu. Termasuk remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikutip dari (hukumonline.com).
Temuan hunian mewah di Lapas Cibinong memunculkan sorotan terhadap kondisi dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti apa celah dalam sistem pemasyarakatan yang memungkinkan fasilitas khusus muncul di balik jeruji?
Praktek penyedian fasilitas mewah untuk narapidana elitis di lapas sudah jamak terjadi dan menjadi peluang bisnis berbagai pihak. Penjara tak lagi membuat jera, karena para pelaku kriminal masih bisa mendapatkan kenyamanan, bahkan peluang transaksi barang kebutuhan warga lapas termasuk miras dan narkoba jadi bisnis yang menarik. Penegakan hukum dan sanksi tidak tegas dan tidak adil. Hukuman dan kemudahan bisa dibeli dengan uang.
Paradigma berpikir kapitalisme sekuler telah merusak sendi2 penegakan hukum. Orientasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari instansi lapas dan oknum pejabat lapas adalah bukti kerusakan sistem hukum sekuler. Dalam Islam sanksi/hukuman memiliki paradigma jawabir dan jawazir. Sanksi tak sekedar membuat jera pelaku kriminal, tapi juga penebusan dosa.
Aparat penegak hukum dalam Islam memiliki kepribadian Islam, ketakwaan yang tinggi, amanah dan adil. Dalam sistem Islam, hukuman yang ditetapkan berdasarkan syariah dan bernilai ruhiyah. Hukum yang menjamin keadilan, karena yang menetapkan Allah, tidak akan ada konflik kepentingan.
